KRUI (Lampost.co)--PT Nindya Karya selaku pelaksana pembangunan kantor bupati Pesisir Barat, meminta Pemkab setempat segera menyelesaikan persoalan penggantian uang lahan dan bangunan warga yang harus dibongkar dan pindah dari lokasi itu karena akan segera dibangun.

Pelaksana lapangan PT Nindya Karya, El Mainur, kepada Lampost.co saat bertemu di lokasi pembangunan di tanah lapang kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (31/10/2017). Hal itu juga diungkapkan kepada rombongan anggota Komisi B DPRD Pesisir Barat yang melakukan kunjungan kerja. 



Ia mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat agar masalah ganti rugi lahan dan  bangunan warga dapat segera diselesaikan.
"Kalau tentang pelaksanaan pekerjaan ini, kami terima dan mengikuti instruksi dari Pemkab. Rencana pembangunannya selama 1,8 tahun. Tetapi mudah-mudahan dalam waktu 1,5 tahun sudah selesai. Masih adanya bangunan yang belum diselesaikan ganti ruginya, ini jelas menghambat pekerjaan kami. Kami minta segera diselesaikan kami sudah berkirim surat ke DPUPR. Nanti luas bangunan kantor bupati 160 X25 meter. Kantor SKPD 106X25 meter," kata El Mainur.

Kunjungan anggota Komisi B DPRD Pesisir Barat yang melihat DAS Way Tuok digeser 10 meter untuk pembangunan kantor bupati Pesisir Barat, Selasa (31/10/2017). (Foto:Lampost/Yon Fisoma) 

 

Ketua Komisi B, Rifzon Efendi dan anggotanya Dedi Ansori, mengatakan pihaknya datang ke lokasi pembangunan itu sebab adanya laporan masyarakat pelaksana pekerjaan tersebut menutup daerah aliran sungai (DAS) Way Tuok yang ada di lokasi itu. 
"Hasil pengecekan kami tidak mengganggu, wajar DAS  Way Tuwok hanya bergeser 10 meter. Bukan ditutup tetapi dialihkan," kata Rifzon.
Sementara mengenai adanya beberapa rumah warga yang belum mendapat penggantian uang dari pemerintah setempat, Dedi Ansori mengatakan, hal tersebut benar, namun pemerintah akan menyelesaikannya dengan baik.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR