Jakarta (Lampost.co) -- Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai pernyataan politikus Hanura Miryam S. Haryani terkait pertemuan anggota Komisi III dengan tujuh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dibawa ke ranah hukum. Pernyataan ini tidak cukup diselesaikan di ranah komite etik internal KPK.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu berpegangan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Regulasi ini mengatur, tindakan penyidik menemui pihak-pihak terkait perkara dalam penanganan perkara masuk ke ranah pidana.



"Setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun," kata Bamsoet lewat keterangan tertulisnya, Sabtu 19 Agustus 2017.

Ia menyebutkan, dalam Pasal 66 mencantumkan pidana penjara terkait pelanggaran Pasal 65, poin a, b, dan c. Pasal tersebut menyebutkan soal pegawai yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak terkait perkara korupsi yang ditangani KPK tanpa alasan yang sah, menangani perkara korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan pegawai KPK yang bersangkutan; menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organisasi yayasan, pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, apa yang disampaikan Miryam dalam rekaman pemeriksaan merupakan persoalan hukum serius. Apalagi hal ini menyangkut integritas KPK dan DPR.

Selain itu, hal ini bukan merupakan delik aduan. Jadi, lanjut dia, polisi harus segera menyelidiki dan memeriksa para pihak terkait yang terungkap dalam rekaman di pengadilan.

"Apakah itu fakta atau hanya rekayasa tanpa fakta hukum yang hanya bertujuan untuk ingin menarget pihak-pihak tertentu," ucap dia.

Pemeriksaan, kata Bamsoet, bisa dimulai dari pemutaran secara utuh tanpa potongan atau editan dan pengecekan soal keaslian rekaman di Labotarium Forensik Mabes Polri. Dari situ, siapa yang berbicara akan jelas tergambar.

Paralel dengan itu, kepolisian dinilai bisa memeriksa Miryam sebagai orang yang menyebut nama anggota Komisi III yang bertemu penyidik KPK dan dimintai Rp2 miliar, maupun terhadap penyidik KPK yang memeriksa Miryam.  Hal ini untuk mengonfirmasi isi rekaman video tersebut, lantaran banyak kalimat-kalimat yang tidak jelas dan mutu rekaman jelek.

"Apakah nama-nama itu keluar dari mulut Miryam atau keluar dari mulut penyidik," imbuh dia.

Selain itu, Bamsoet juga meminta polisi memanggil dan memeriksa anggota Komisi III DPR yang bertemu dengan penyidik KPK dan mengkonfrontirnya dengan penyidik KPK yang dituding meminta uang pengamanan Rp2 miliar. Lembaga pimpinan Jendral Tito Karnavian itu, lanjut Bamsoet, juga harus mengumumkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan tersebut ke publik.

"Apakah tudingan itu benar atau hanya isapan jempol dan fitnah. Jika tudingan itu tidak benar dan fitnah, Polri harus meningkatkannya ke penyidikan, baik terhadap Miryam, anggota DPR yang mengaku bertemu 7 penyidik KPK maupun penyidik yang memeriksa Miryam karena adanya dugaan rekayasa dan kesaksian palsu di pengadilan," kata Bamsoet.

Polisi, sebut dia, harus meningkatkan status saksi terhadap anggota Komisi III DPR dan tujuh penyidik dan pegawai KPK menjadi tersangka dan dilanjutkan proses hukumnya ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku, jika tudingan itu benar. Namun demikian, ia meragukan tudingan tersebut.

"Apa yang disampaikan Miryam dalam rekaman tersebut, bukanlah sesuatu yang dialami, dilihat dan didengar sendiri secara langsung oleh dirinya sebagai saksi," tandas dia.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR