JAKARTA (Lampost.co)--Direktorat Tindak Pidana (Dirtipid) Siber Bareskrim Polri mengungkap kasus peretasan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat. Aksi ilegal itu dilakukan remaja 16 tahun.
Kepala Subdirektorat I Dirtipid Siber Kombes Pol Dany Kustoni mengatakan pelaku berinisial DW itu ditangkap pada 11 Juli 2018 di daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jejak pelarian terdeteksi usai dilakukan forensik digital terhadap server KPU.
"Mengungkap kasus tindak pidana defacing terhadap website KPU dengan url http://ppid.kpu.go.id yang dilakukan oleh ZIMIA alias DW alias My Name Is OX," papar Dany dalam pers rilis di kantornya, Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (31/7/2018).
Penangkapan pelaku dilakukan buntut laporan yang dilakukan KPU Jabar. Meski tak mencuri data, ulah pelaku membuat resah terhadap pelayanan masyarakat.
"Website tersebut berisi informasi dan dokumentasi mengenai kegiatan KPU Provinsi Jawa Barat serta menyediakan formulir untuk masyarakat luas sebagai saranan melaporkan adanya kejadian pelanggaran terkait pemilu di Jawa Barat," ujarnya.
Bareskrim Polri menerima laporan pada tanggal 5 Juli 2018 mengenai terjadinya tindak pidana mengakses sistem elektronik secara Ilegal terhadap laman tersebut. Pelaku  yang masih duduk di kelas 10 sekolah menengah kejuruan itu memiliki pengalaman hacking atau deface terhadap ratusan situs yang dikelola pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri hanya dengan mempelajari secara otodidak.
"Tersangka termotivasi karena sering menonton film bertemakan hacking," kata dia.
Adapun sejumlah barang bukti yang disita dari Pelapor berupa satu bundel Hasil Cetak tangkapan layar dari laman yang diretas. Tersangka DW, petugas mengamankan satu unit ponsel, sim card, serta sejumlah memori penyimpanan uang yang digunakan pelaku dalam melakukan defacing.
Dany mengatakan, Bareskrim tetap  melakukan penyidikan meski pelaku masih dalam katagori di bawah umur. Komunikasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indoensia (KPAI) juga dilakukan untuk menentukan hukuman yang tepat.
"Diskresi itu kan untuk yang ancaman pidananya kurang dari tujuh tahun, tapi kami masih usahakan," tandasnya.
Tersangka DW telah dikenakan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1), Pasal 49 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 50 Jo. Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR