KOTABUMI (Lampost.co) -- Perencanaan pengelolaan Dana Desa (DD) di beberapa desa yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara disinyalir tidak memenuhi prosedur. Pasalnya, ditenggarai pihak desa menyusun perencanaan menggunakan pihak luar serta tanpa melalui prosedur yang diamanatkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka (desa) menjalin kerja sama penyusunan perencanaan kepada pihak ketiga atau konsultan perencanaan desa. Persoalan yang ditimbulkan akibat dari adanya kesalahan prosedur dalam hal itu berdampak pada menguapnya serapan Dana Desa dengan masuknya alokasi dana perencanaan teknis dan satuan anggaran belanja yang rancu tersebut. Serta menimbulkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Tenaga Teknis, Pendamping Desa, maupun Pendamping Lokal Desa.



Hal itu dibenarkan oleh Kabid Pemdes, BPBD Lampura, Habibie mewakili Kepala Wahab diruangannya, Selasa (11/6/2019). Menurutnya, selama ini pihak desa menyerahkan penyusunan perencanaan pembangunan desa kepada 'pihak ketiga'.

"Memang benar itu ada, bahkan penyusunan perencanaan pembangunan itu bersumber dari serapan Dana Desa. Dan pihak desa menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga," kata dia.

Selama ini, kata dia, perencanaan pembangunan yang melibatkan pihak ketiga itu masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Sebagai bentuk pertanggung jawaban, desa menganggarkan biaya yang diperuntukkan dalam penyusunan perencanaan ini masuk dalam APBDes. Dengan masing-masing desa menganggarkan bervariasi besarannya," terangnya.

Sementara itu Apdesi di salah satu kecamatan setempat membenarkan masih banyak desa yang menggunakan jasa pihak ketiga dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. "Masih banyak desa yang menggunakan jasa konsultan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa, " kata sumber yang enggan disebutkan namanya melalui pesan singkatnya.
 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR