BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Solidaritas Perempuan Sebay Lampung menggelar diskusi publik bersama Perempuan Pesisir Teluk Bone, Cungkeng Telukbetung Timur dengan tema 'Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Produsen Pangan Di Wilayah Pesisir' di Nuwono Tasya Guest house Bandar Lampung, Rabu (7/11/2018).

Armayanti Sanusi, Ketua Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, mengatakan, rencana pembangunan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mengancam keberadaan para nelayan yang bermukim dan hidup disana.



Ketidak jelasan hak atas tanah tempat tinggal mereka, menimbulkan kekuatiran akan tergusur dan memaksa para perempuan nelayan ini untuk meninggalkan rumah dan laut yang menjadi sumber penghidupan selama ini.

Armayanti mengatakan perlu langkah kongkrit untuk dapat mesinergikan keberadaan perempuan produsen pangan asal laut dengan program Kotaku, sehingga rencana pembangunan pesisir Teluk Lampung tidak mengancam keberadaan para nelayan, khususnya perempuan pesisir yang menggantungkan penghidupan mereka di Laut.

"Menjadi evaluasi bersama, apakah selama ini pembangunan pesisir dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan perempuan pesisir, atau hanya mengikuti skema global untuk kepentingan investasi yang pada akhirnya melakukan praktik-praktik penggusuran pada masyarakat pesisir," ujar Armayanti.

Hasil dari dialog ini membuka ruang untuk melakukan kerja bareng dengan para stakeholder, dan dalam waktu dekat kita akan melakukan hearing di DPRD Kota Bandar Lampung untuk memaparkan problem, kebutuhan dan solusi bagi perempuan pesisir Lampung.

Debi Hardian, Kepala UPTD LPPHP mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengatakan pada para perempuan pesisir cungkeng untuk tidak takut digusur, karena memang tidak ada bab yang mengatur tentang reklamasi pada Perda No.1 tahun 2018 tentang RZWP3K.

Melalui Program Pemprov Lampung, SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) Nelayan, masyarakat pesisir dapat mengajukan untuk mendapatkan hak atas kepemilikan tanahnya. Sehingga selain memiliki kejelasan hak atas tanah, masyarakat dapat menggunakan sertifikat untuk menjadi anggunan untuk meminjam modal usaha. Selain itu, apakah nanti mau atau tidak untuk dijual kepada pihak swasta itu hak masyarakat sendiri." kata Debi Hardian.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung mengatakan, bahwa penataan kawasan pesisir merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Lampung, dan kebetulan untuk wilayah Cungkeng Teluk Betung Timur Bandar Lampung jika dilihat dari Perda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) memang ditetapkan sebagai kawasan pemukiman.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR