PESTA demokrasi pemilihan kepala daerah secara serentak di Provinsi Lampung pada 27 Juni 2018 telah usai. Hasilnya cukup memuaskan untuk kepemimpinan perempuan. Beberapa kandidat perempuan menang dalam kontestasi politik tersebut.

Di Lampung, pilkada serentak dilakukan untuk pemilihan gubernur dan bupati di dua kabupaten: Lampung Utara dan Tanggamus. Kandidat calon bupati perempuan memperoleh suara unggul di Tanggamus. Begitupun di tingkat provinsi, satu-satunya kandidat wakil gubernur perempuan memperoleh suara unggul bersama pasangannya. Ini tentu menjadi sedikit angin segar di tengah minimnya keterwakilan perempuan di kancah politik Lampung.



Momentum menyambut tahun 2019, sebagai tahun politik yang akan menjadi ajang pemilihan umum kepala negara sebagai eksekutif juga legislatif, menjadi strategis untuk terus menggaungkan keterlibatan perempuan secara aktif dan maksimal dalam proses politik dan demokrasi di negeri ini.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu telah mengamanatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam susunan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu maupun peserta pemilu. Tiap institusi penyelenggara pemilu tidak luput kontrol untuk mendorong keterwakilan perempuan dengan memberi ruang seluas-luasnya bagiu perempuan untuk berpartisipasi. Partai politik pun sama, berlomba untuk menggaet perempuan untuk pemenuhan kuota yang disyaratkan 30% keterwakilan perempuan agar lolos menjadi peserta pemilu di 2019.

Meskipun hasil pemilu dari tahun ke tahun belum juga memberi angin segar pencapaian 30% keterwakilan perempuan di legislatif, di Lampung hasil Pemilu 2014 menunjukkan dari 85 kursi DPRD Lampung, kuota keterwakilan perempuan hanya mencapai 9 perempuan atau mencapai 10%.

Representasi perempuan di penyelenggara pada kabupaten/kota se-Lampung juga masih minim. Hasil penetapan komisioner KPU 14 kabupaten/kota (2014—2019) dari 70 komisioner yang ditetapkan, 7 (10%) perempuan yang menjadi komisioner penyelenggara mewakili 4 kabupaten/kota, yakni Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Tengah. Di institusi pengawasan pemilu, dari 45 komisioner dari 15 kabupaten/kota, keterwakilan perempuan sangat rendah, yakni 2 perempuan atau 4% mewakili Kabupaten Tulangbawang dan Lampung Timur.

Perubahan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 membawa angin segar bagi masyarakat untuk keterlibatan aktif dengan adanya penambahan jumlah penyelenggara melalui proses perekrutan baik lembaga KPU dan Bawaslu. Lembaga-lembaga itulah yang menjadi jantung pengambilan keputusan politik di Indonesia dalam menentukan terjaminnya pemenuhan hak-hak politik warga dalam pemilu.

Namun, disayangkan, tahap awal seleksi administrasi pun pencapaian 30% keterwakilan perempuan jauh dari harapan. Dari 267 calon anggota Bawaslu kabupaten/kota yang lulus administrasi, hanya 25 (9%) perempuan yang mewakili selebihnya adalah calon dari jenis kelamin laki-laki 242 (91%).

Jauh panggang dari api, keterwakilan perempuan di level perekrutan penyelenggara pun masih sangat jauh dari harapan. Diperkuat hasil seleksi tes kesehatan dan wawancara yang merupakan rangkaian akhir tes pemilihan 10 besar yang dikeluarkan oleh tim seleksi pada 5 Agustus 2018, menunjukkan penurunan representasi perempuan menjadi 6% semakin memperkuat rendahnya keterwakilan perempuan dan sulitnya perempuan untuk dapat terlibat aktif di ruang-ruang politik.

Keterwakilan

Pengawalan dan memastikan keterwakilan perempuan menjadi hal penting dalam setiap proses perekrutan di lembaga-lembaga atau institusi strategis pengambilan keputusan. Tentunya, didasarkan pada penilaian objektif kapasitas dan kemampuan tidak pada sisi subjektif kekeluargaan dan kekerabatan.

Semua elemen harus mendorong dan memastikan representasi perempuan. Mengutip pernyataan Soekarno dalam buku Sarinah “Soal masyarakat dan negara adalah soal laki-laki dan perempuan, soal perempuan adalah soal masyarakat dan negara, maka soal perempuan adalah sama tuannya dengan kemanusiaan.

Penyelesaian secara struktur dengan melahirkan kebijakan pun tidak cukup untuk memastikan perempuan berpartisipasi politik di ruang-ruang strategis. “Pembuatan undang-undang tidak akan membawa dampak pada perubahan perilaku masyarakat karena pengubahan subtansi saja tidaklah cukup, melainkan harus diikuti dengan penyiapan tatanan implementasi serta kerja pembiasaannya secara budaya agar nilai-nilai subtansi hukum yang diperbaharui tersebut dapat bekerja baik. (Edriana Noerdin dkk dalam Representasi Politik Perempuan adalah Sebuah Keharusan-Afirmasi, 2011)

Ditilik secara kultur, perempuan secara umum tidak memiliki akses yang sama ke sarana partisipasi dibandingkan dengan laki-laki. Nilai-nilai kultur yang tidak kasat mata menjadi tantangan dan hambatan bagi perempuan dalam kepemimpinan publik. Lalu, keharusan penyelesaian kerja-kerja domestik, keterbatasan akses pendidikan, jaminan bebas kekerasan, ruang gerak dan jaringan, termasuk pada tahap pengambilan keputusan, belum lagi dihadapkan pada pro-kontra atas kepemimpinan perempuan dan partisipasi publik itu sendiri.

Stereotipe

Stereotipe dan pola-pola peminggiran yang dilekatkan pun semakin membuat ketidakpercayaan diri perempuan bahkan untuk berpartisipasi. Secara lugas, Parawangsa menyatakan kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik antara lain disebabkan kondisi budaya yang patriarkal.

Selain itu, berbagai instrumen politik dan hukum tidak pula memberikan pembelaan dan kemudahan bagi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik, meski tidak secara eksplisit menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan. (Khofifah Indar Parawangsa, Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, 2011 dalam Afirmasi-Representasi Politik Perempuan)

Pendidikan politik menjadi sarana strategis yang ditawarkan dalam beberapa pengamatan meski belum pada pengimplementasian maksimal baik oleh penyelenggara maupun partai politik. Persoalan ini belum menjadi kesadaran kolektif sehingga memunculkan sinergisitas seluruh elemen.

Perlu upaya lain yang lebih masif berupa pengawalan untuk memprioritaskan perempuan dalam lembaga-lembaga terkait dalam partisipasi politik. Hal tersebut yang harus menjadi dasar awal pemikiran political will (kemauan politik) pengambil kebijakan baik pemimpin publik, tim seleksi, maupun partai politik.

Harapannya pada tahap berikut persoalan representasi perempuan tidak hanya menjadi wacana eksplisit pelibatan perempuan dalam pembangunan, tetapi menjadi bahan pertimbangan oleh multipihak, baik pada lembaga eksekutif, tim seleksi institusi penyelenggara, maupun partai politik untuk mewujudkan proses demokrasi yang adil dengan memaksimalkan keterlibatan perempuan.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR