PEMILIHAN presiden tiga periode terakhir hanya menempatkan Megawati Soekarnoputri sebagai satu-satunya calon presiden dari kaum hawa. Dalam Pilpres 2014, tidak ada satu pun calon perempuan yang muncul. Kontestasi pilkada era tahun 2015 sampai dengan 2018 menjadi titik balik kebangkitan kaum perempuan dalam politik praktis.

Keterwakilan perempuan dalam perebutan jabatan eksekutif masih berbanding terbalik dengan peluang dan jatah 30% bagi perempuan untuk duduk di legislatif. Menjadi pertanyaan besar bagaimana kuantitas atau jumlah perempuan dalam kontestasi tahun politik 2019 mendatang, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden? Tulisan singkat ini mencoba menganalisis masalah keterwakilan perempuan dan ragam masalahnya menuju Pemilu 2019.



Belajar dari Pilkada

DARI data yang dikumpulkan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem, 2018), terdapat 92 perempuan dari 1.140 pendaftar bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2018 yang digelar di 171 daerah. Jumlah ini meningkat dibandingkan pilkada sebelumnya, pilkada 2018 akan diikuti oleh 8,85% perempuan. Angka ini meningkat meski tak signifikan jika dibandingkan Pilkada 2015 dan 2017

Partisipasi perempuan pada Pilkada 2015 hanya mencapai 7,47%. Ada 123 perempuan dari 1.646 yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Partisipasi perempuan dalam Pilkada 2017 menurun ke angka 7,17%, saat itu hanya ada 48 perempuan dari 670 pendaftar bakal calon kepala daerah

Perempuan-perempuan yang ikut Pilkada 2018 mendaftar di 78 daerah dari 171 daerah yang menggelar Pilkada 2018, tersebar di 7 provinsi, 45 kabupaten, dan 26 kota. Terdapat 49 perempuan mendaftar menjadi calon kepala daerah. Misalnya, Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur dan Karolin Margret Natasa di Kalimantan Barat yang mendaftar sebagai calon gubernur perempuan. Sebanyak 31 orang mendaftar jadi calon bupati dan 16 orang mendaftar sebagai calon wali.

Perempuan yang maju sebagai calon wakil gubernur berjumlah lima orang. Ida Fauziah di Jawa Tengah, Puti Guntur Sukarno di Jawa Timur, Chusnunia Chalim di Lampung, Sitti Rohmi Djalilah di NTB, dan Emelia Julia Nomleni di NTT. Terdapat 28 orang mencalonkan diri jadi wakil bupati dan 18 orang mencalonkan diri jadi wakil wali kota.

Latar belakang perempuan yang mendaftar sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah di dominasi kader partai, perempuan dengan jaring kekerabatan, mantan anggota DPR, DPRD, atau DPD, dan petahana (Kompas, 21 Februari 2018).

Data KPU RI (2018) dalam Pilkada 2018 menunjukkan hasil persentase pada pilgub, angka rata-rata partisipasi masyarakat mencapai 72,66%. Partisipasi laki-laki mencapai 69,90% dan perempuan 75,93%. Partisipasi pilbup mencapai angka 75,56%, angka partisipasi perempuan lebih tinggi yaitu 77,68% dibanding partisipasi laki-laki yang hanya 73,46%.

Tingkat partisipasi publik di tingkat kota memiliki 73,82% suara dengan persentase laki-lakinya yang juga lebih sedikit yaitu 70,76% dan partisipasi perempuan melebihi sekitar 6%, yaitu 76,90% (http://www.tribunnews.com/nasional/, 11 Juli 2018)

Dalam kontestasi pilkada, peran pemilih perempuan sangat penting. Data Kemendagri, berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4 tahun 2017) terdapat 196,5 juta pemilih yang memiliki hak memilih dalam Pemilu 2019, walau masih ada masih ada peluang data ganda dan perekaman KTP-el yang belum selesai.

Data tersebut terdiri atas pemilih laki-laki sebanyak 98.657.761 orang dan pemilih perempuan 97.887.875 orang. Secara jumlah, pemilih perempuan lebih sedikit dibandingkan pemilih laki-laki, tetapi tingkat partisipasi perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki.

Perempuan dalam Pileg 2014

Jumlah caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR 2014—2019 sebanyak 97 orang dari 560 kursi atau setara dengan 17,32%. Jumlah perempuan anggota DPR pada periode ini menurun dibandingkan dengan periode 2009—2014. Pada periode 2009—2014, terpilih 103 perempuan sebagai anggota DPR (Kompas, 14 Mei 2014).

Proporsi anggota legislatif perempuan yang terpilih gagal mencapai affirmative action 30% pada Pemilu 2014. Jumlah tersebut mengalami penurunan 18,2% pada 2009 menjadi 17,3% pada 2014. Dari segi jumlah, kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk daftar pemilih dari partai politik mengalami peningkatan dari 33,6% tahun 2009 menjadi 37% pada 2014. Pileg 2014 hanya mampu menghasilkan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 97 kursi (17,32%) di DPR, 35 kursi (26,51%) di DPD, rata-rata 16,14% di DPRD, serta 14% di DPRD kabupaten/kota (http://www.beritasatu.com/nasional/, 16 September 2014).

Penelitian Puskapol UI (2014) terhadap hasil Pileg 2014 menyimpulkan berdasarkan profil dan basis keterpilihan anggota legislatif DPR 2014—2019, sangat berpeluang kuatnya dominasi fraksi terhadap otonomi anggota, tak terkecuali perempuan. Penyebab utamanya, pola basis rekrutmen yang mengandalkan kekuatan finansial dan kekerabatan untuk mendukung elektabilitas. Sebagian dari anggota perempuan terpilih memiliki jaringan kekerabatan termasuk dalam 10 besar peraih suara tertinggi.

Kualitas hasil Pileg 2014, caleg perempuan terpilih merupakan perempuan yang menjadi perpanjangan kuasa patriarki. Lebih banyak dari mereka merupakan istri dari petahana eksekutif di daerah, istri petahana legislator, atau istri dari elite partai. Jika bukan dari kalangan itu, yang terpilih lebih karena tingkat popularitasnya sebagai artis.

Analisis Teori

Timbul pertanyaan kemudian mengapa kuantitas perempuan dalam pemilu rendah? Ben Agger (2003) dalam bingkai teori psikologi sosial berbicara mengenai konsep diri pribadi dan hubungan interpersonal. Perempuan cenderung untuk menempatkan diri di bawah laki-laki. Korelasinya hubungan interpersonal yang dibentuk selalu mengedepankan kepentingan lelaki.

Perempuan juga memiliki kodrat alamiah mengasuh keluarga. Beban mengatur rumah tangga dan mengurus anak dalam konsep ketimuran selalu menjadi tanggung jawab perempuan. Di lain pihak, pola berpikir kaum laki-laki, sejak berabad-abad silam masih menganggap perempuan sebagai subordinat dan menyudutkan perannya melalui doktrin adat, budaya, dan agama.

Walaupun peraturan perundangan sudah mengakomodasi peran perempuan dalam politik, kondisi ini belum mampu mengubah realitas peran perempuan dalam lembaga politik. Kendala perjuangan untuk menempatkan representasi dan peran politiknya dalam lembaga-lembaga politik disebabkan ketidaksiapan perempuan memasuki dunia politik, kompetisi internal partai politik, dan kompetisi di antara perempuan itu sendiri.

Faktor eksternal menjadi kendala lain seperti budaya patriarkat yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan dan masih banyaknya dianut paradigma bahwa dunia politik adalah kotor dan hanya cocok untuk laki-laki. Pengaruh partai politik juga berperan, karena oligark pada partai politik dan juga partai yang oligarkis.

Dilihat dari kacamata pemilih, kesetaraan untuk keadilan yang hendak dicapai melalui afirmasi perempuan belum bisa diterima luas. Partisipasi perempuan di pemilu dan pemerintahan masih terhambat budaya masyarakat yang patriarki dan kuatnya konservatisme agama.

Teori studi kepemiluan menjelaskan penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam satu waktu pemungutan suara bertujuan menciptakan pemerintahan kongruen. Kongruen berarti sama dan sebangun (KBBI; 2018). Pemerintahan yang terbelah dapat dihindari dengan adanya penggabungan pemilu.

Secara teori, pemilu serentak bisa menghindari pemerintahan terbelah. Pemilu serentak menimbulkan efek menarik kerah. Efek menarik kerah diartikan sebagai tingkat keterpilihan tokoh yang diusung sebagai calon pimpinan eksekutif oleh partai atau koalisi partai akan memengaruhi suara partai atau partai-partai di dalam koalisi yang mengusung si tokoh.

Pemilu serentak semakin menguatkan relasi sistem pemerintahan presidensial Indonesia dengan sistem kepartaian multipartai dan sistem pemilu proporsional. Desain pemilu ini mengingatkan tujuan pemilu adalah memilih pemerintahan efektif dan berdampak baik pada rakyat, termasuk perempuan. Wallahualam bisawab. Tabik.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR