BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Sri Purwaningsih mengungkapkan perda ini bertujuan untuk menghindari adanya konflik bagi pihak-pihak berkepentingan di laut dan perikanan. 

"Ada penetapan ruang untuk minyak dan gas bumi, budidaya ikan, dan pelayana. Supaya tidak terjadi konflik interen. Jadi kalau sudah ditetapkan ruangnya masing-masing, maka kepentingan lainnya tidak boleh masuk lagi. Dengan aturan ini lah sebagai kepastian hukum lokasi itu," urainya.



Dengan demikian, lanjutnya, perda itu patut disosialisasikan manfaatnya secara merata kepada masyarakat. "Diharapkan perda ini bisa benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah, masyarakat, dan pengusaha untuk membangun daerahnya," tuturnya.

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR