TEKAD perang melawan narkoba terus dikobarkan para pemangku kepentingan di penjuru negeri ini. Namun, peredaran narkoba tidak juga kunjung surut dan bahkan peredarannya makin canggih dengan berbagai modus.

Temuan demi temuan modus baru menegaskan peredaran narkoba hadir seolah tidak ada yang membendung. Penjara yang mestinya memberikan efek jera, malah menjadi tempat nyaman bagi transaksi zat perusak dan pembunuh itu.



Bahkan, Provinsi Lampung juga menjadi salah satu provinsi yang masuk zona merah narkoba. Jumlah pemakai narkoba di Bumi Ruwa Jurai mencapai 129.513 orang. Angka itu jelas patut membuat masyarakat Lampung waswas.

Untuk membendung makin bertambahnya korban dari barang haram tersebut, Provinsi Lampung bertekad melawan peredaran gelap narkoba. Jangan sampai, pembangunan sumber daya manusia di provinsi ini sia-sia lantaran rusak akibat terjerat narkoba.

Salah satu upaya pemberantasan narkoba itu dilakukan dengan program pencegahan dan pemberantasan melalui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Raperda itu telah melalui tahap naskah akademik yang digodok Biro Hukum Setprov Lampung bersama pihak Universitas Lampung. Selanjutnya pengusulan raperda akan dibahas eksekutif dan legislatif Provinsi Lampung September 2018.

Kita sepakat dengan pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung Brigjen Tagam Sinaga, Kamis (30/8). P4GN menjadi kewajiban bagi instansi swasta, pemerintahan, bahkan sampai tingkat desa untuk memberantas narkoba.

Melalui program P4GN ada banyak strategi dan upaya yang dilakukan untuk memberantas narkoba di Bumi Ruwa Jurai. Ada satgas, ada sosialisasi, dan tes urine pun bakal dilakukan berkala. Utamanya ialah mengoptimalkan upaya pencegahan.

Publik patut mengapresiasi upaya ini, terlebih jika raperda itu kelak benar-benar diketok menjadi perda. Sebab, jika sudah ada payung hukum berbentuk perda, tes urine dilakukan dalam seleksi penerimaan pegawai baik negeri maupun swasta.

Bahkan, sanksi pemecatan bisa dikenakan pada instansi swasta dan pemerintah. Dengan adanya sanksi tegas tersebut diharapkan akan memberi dampak berupa peringatan keras bagi semua kalangan untuk menjauhkan diri dari jebakan narkoba.

Seluruh pihak harus menyatakan perang terhadap narkoba. Kita pun menyadari, pemberangusan narkoba tidak hanya menjadi tugas kepolisian dan badan narkotika, tetapi juga seluruh anak bangsa, termasuk instansi pemerintah dan swasta.

Oleh karena itu, kemampuan melakukan pencegahan sejak dini serta kewaspadaan terhadap narkoba harus diperluas sampai seluruh lapisan masyarakat. Semua itu dapat dilakukan dengan komitmen kuat adanya Perda 4PGN di Provinsi Lampung.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR