JAKARTA (Lampost.co)--Konvergensi dan koordinasi multi sektor di tingkat nasional dan daerah menjadi poin penting dalam mempercepat penanganan problem kurang gizi kronis (stunting) di Indonesia.

"Pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk stunting pada tahun 2018 mencapai Rp47 triliun melalui anggaran di Kementerian dan Lembaga,' kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam seminar Multi Sektor dalam Penanganan Stunting di Jakarta, Selasa (14/8/2018).



Seminar menghadirkan pembicara Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, (Guru Besar FKM Universitas Hasanuddin),  Bambang Widianto (Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden RI) ,  Meida Octarina MC (Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI), dan  Hidayat Amir PhD (Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dengan Moderator Prof. dr. Fasli Jalal.

Menurut Mardiasmo, Pemerintah juga mengucurkan dana Rp93 triliun melalui Dana Transfer Daerah dan Dana Desa.
Apalagi dengan akumulasi dana untuk stunting sejak Indonesia merdeka, maka jumlahnya sangat besar. Nantinya itu belum dapat . mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, belum tercapai sepenuhnya karena koordinasi dan kerja sama yang masih belum maksimal.

Masalah stunting adalah basic dan fundamental sehingga penting untuk diatasi bersama. Selain itu, Mardiasmo juga menegaskan bawah harapannya pemerintah pusat tidak hanya menjadi andalan, tapi bisa juga bantuan dari multi sektor, peran swasta, LSM/NGO, serta media massa.
Bambang Widianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden RI, mengatakan masalah klasik penanganan stunting ialah konvergensi dan koordinasi.

Selama ini penanganan stunting terpisah-pisah, misalnya satu desa ditangani secara parsial dengan adanya posyandu, tapi kurang adanya sanitasi. Begitu pun dengan wilayah lain yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Pemerintah menetapkan 160 kabupaten prioritas penanganan stunting, bertambah dari tahun lalu yang hanya 100 kabupaten, di antaranya NTB, NTT, Babel, dan Sulawesi Tengah.

Dana yang digelontorkan masih terpisah dan tidak terkoordinasi, misalnya ada dana vertikal, ada dana program kegiatan kementerian dan lembaga, ada dana sektoral yang dikerjakan oleh UPT, ada dana dekonsentrasi yang dilimpahkan ke gubernur dan wali kota/bupati, ada dana tugas pembantuan yang ditugaskan gubernur dan wali kota atau bupati.

Menurut Meida Octarina mengatakan ada 15 payung hukum mengenai penanggulangan stunting di Indonesia baik berbentuk UU maupun Perpres. Hanya saja implementasi program di lapangan menjadi problem bersama.

Hidayat Amir mengatakan persoalan penanganan stunting bukan persoalan anggaran tapi cara kerja. Pemerintah pusat terus mencari cara agar semua dapat berjalan dengan baik.

 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR