BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Industri perbankan di Provinsi Lampung menyalurkan kredit untuk permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp18,04 triliun sepanjang 2018. Hasil tersebut meningkat hingga 6,88% dibanding 2017 yang menyalurkan pembiayaan Rp16,88 triliun.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung Indra Krisna menjelaskan 2018 terdapat 81 perbankan yang melayani nasabahnya, baik bank umum, Bank Prekreditan Rakyat (BPR), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sepanjang 2018, sektor layanan jasa keuangan tersebut secara keseluruhan menyalurkan kredit hingga Rp64,35 triliun.



"Kinerja kredit perbankan meningkat 2018 lalu meningkat 4,84% dari Rp61,38 triliun pada 2017 menjadi Rp64,35 triliun pada 2018. Dari nilai tersebut, 28,04% di antaranya Rp18,04 triliun tersalurkan pada kredit UMKM sebagai permodalan dan pengembangan usaha," kata Indra kepada lampost.co, Senin (18/2/2019).

Kredit kepada UMKM itu, lanjutnya, meningkat 6,88% dari Rp16,88 triliun pada 2017 menjadi Rp18,04 triliun pada 2018. Secara keseluruhan, hasil itu juga meningkatkan persentase kredit UMKM terhadap total kredit sebesar 1,91% dari 27,51% menjadi 28,04%.

Menurutnya, peningkatan pembiayaan tersebut turut didukung dengan membesarnya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 7,38% dari Rp44,15 triliun pada 2017 menjadi Rp47,41 triliun pada 2018. Namun, besarnya kredit yang disalurkan turut menambah angka kredit macet. Terbukti, rasio non performing loan (NPL) meningkat 11,54%.

"Total NPL ada peningkatan sebesar dari 3,3% menjadi 3,68% pada 2018. Kredit bermasalah itu penyumbang terbesar diberikan dari sektor syariah yaitu 3,87% pada bank umum dan 3,58% dari BPRS. Namun, kredit perbankan syariah itu sudah membaik. Sebab, NPL-nya turun dibanding 2017 yaitu 4,46% pada bank umum, tetapi NPL BPRS-nya naik hingga 26,74%," ujarnya.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR