KASUS AIDS pertama kali dilaporkan pada 1981 di California, sedangkan penyebabnya baru ditemukan pada akhir 1984 oleh Robert Gallo dan Luc Montagner. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) adalah sindrom dengan gejala penyakit infeksi oportunistik atau kanker tertentu akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh infeksi human immunodeficiency virus (HIV). Virus ini cenderung menyerang sistem kekebalan tubuh. Prawiroharjo (2009).
Data Kementerian Kesehatan, kasus HIV/AIDS terus mengalami peningkatan. Sampai Desember 2013, terdapat 127.427 kasus HIV dan 52.348 kasus AIDS, dengan jumlah kematian 1.994 ODHA (37,8%). Jumlah AIDS tertinggi adalah pada ibu rumah tangga berjumlah 6.230 jiwa.
Bila didasarkan pada kelompok umur, proporsi kasus AIDS tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 20—29 tahun (34,2%). Kalau dihitung jumlah penderita HIV dan AIDS sejak 1 April 1987 sampai dengan 31 Maret 2016 adalah 198.219 kasus HIV dan 78.292 kasus AIDS. Secara nasional terjadi kenaikan prevalensi kasus AIDS per 100 ribu penduduk berdasarkan provinsi dari 32,45 di 2015 dan menjadi 32,95 sampai 31 Maret 2016.
Dengan melihat data di atas, jelaslah bahwa penyebaran penyakit HIV/AIDS sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu dilakukan kegiatan penanggulangan yang dilakukan secara terpadu oleh semua pihak.
Kegiatan penanggulangan HIV/AIDS adalah segala upaya, yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyakit HIV/AIDS tersebut.
Penanggulangan HIV/AIDS harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. Kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, terdiri dari promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, serta pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga, juga masyarakat.

Pilihan Kebijakan



Promosi kesehatan merupakan pilihan kebijakan dalam rangka pencegahan penularan penyait HIV/AIDS. Promosi kesehatan ditujukan meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.
Namun sayangnya pilihan kebijakan promosi kesehatan ini tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang mampu mendukung lancarnya promosi kesehatan. Pemerintah belum mengatur dasar hukum yang kuat dan konsisten yang mengatur promosi kesehatan HIV/AIDS.
Pemerintah selama ini hanya fokus kepada populasi yang terdampak HIV. Kebijakan terkait HIV/AIDS selama ini hanya bersifat vertikal dan sentralistik sehingga mengabaikan konteks situasi sosial dan budaya lokal.
Jumlah tenaga promosi kesehatan pun sangat terbatas dan biasanya mempunyai jabatan rangkap. Sebaran tenaga ini pun tidak merata, terlihat dengan sangat kurangnya tenaga di suatu daerah, tetapi di daerah lain jumlahnya berlebih. Kebijakan tentang perencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesehatan sesungguhnya telah diatur dalam Permenkes No.33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya berhasil diterapkan.

Alternatif Kebijakan

Perkembangan pesat terjadi pada tenaga perawat. Pada 2010, jumlah perawat di Indonesia 160.074 orang. Sampai dengan 2015 meningkat tajam menjadi 223.910 orang. Jumlah perawat yang meningkat pesat ini tentunya sangat menguntungkan pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam upaya pencegahan HIV/AIDS. Perawat sendiri telah tersebar dari kota sampai pelosok-pelosok perdesaan, baik yang bertugas di rumah sakit, di puskesmas, maupun klinik-klinik dari kota sampai desa-desa di seluruh wilayah Indonesia.
Perawat merupakan salah satu tenaga yang selama 24 jam penuh berinteraksi dengan masyarakat. Kedekatan antara perawat dan masyarakat terjalin tidak hanya secara fisik, tetapi juga terjalin secara emosional. Keberadaan perawat di tengah-tengah masyarakat dan kedekatan perawat dengan masyarakat dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk melakukan edukasi, khususnya tentang pencegahan HIV/AIDS, sehingga sangat layak jika perawat dijadikan ujung tombak dalam pemberantasan HIV/AIDS.

Optimalisasi Perawat

Peran perawat dalam promosi kesehatan pencegahan penyakit HIV/AIDS perlu mendapat dukungan dari pemerintah. Pemerintah hendaknya melakukan beberapa hal agar peran perawat dalam program pencegahan penyakit HIV/AIDS dapat lebih optimal.
Kebijakan yang perlu dilakukan sebagai berikut.

1. Menyediakan dasar hukum yang kuat agar perawat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa dibayang-bayangi ketakutan akan proses hukum sebagai dampak dari pertentangan yang terjadi.
Aspek hukum terkait pelaksanaan promosi kesehatan terkait HIV/AIDS sering menimbulkan masalah hukum yang serius. Terkadang perlakuan yang terlalu menekankan pada hak masyarakat (social right) dan kepentingan masyarakat (social interest), cenderung mengabaikan hak pasien (individual right), dan kepentingan pasien (individual interest).

2. Menyediakan pendidikan khusus untuk perawat yang akan melakukan promosi kesehatan pencegahan HIV/AIDS.
Kedekatan masyarakat secara emosional kepada perawat akan sangat menguntungkan perawat dalam melaksanakan edukasi. Saat perawat mengedukasi masyarakat, perawat hendaknya telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang materi yang akan disampaikan. Sehingga, saat masyarakat memiliki permasalahan terkait pencegahan HIV/AIDS, masyarakat dapat berkonsultasi kepada perawat.

3. Menyediakan tunjangan khusus sebagai kompensasi adanya risiko akibat berhubungan dengan penderita HIV/AIDS.
Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh perawat dalam melaksanakan pencegahan HIV/AIDS dengan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat menimbulkan risiko tersendiri bagi perawat. Risiko ini dapat muncul karena penularan penyakit akibat interaksi secara langsung antara perawat dan masyarakat. Risiko lain adalah adanya tuntutan hukum dari pasien yang merasa hak dan kepentingannya terabaikan. Dengan melihat risiko yang muncul, sangat layak jika perawat yang berperan sebagai promosi kesehatan mendapat tunjangan khusus sebagai kompensasi adanya risiko akibat berhubungan langsung dengan penderita HIV/AIDS.

Mudah-mudahan dengan makin optimalnya peran perawat sebagai ujung tombak pencegahan HIV/AIDS, Indonesia akan bebas dari HIV/AIDS pada 2030, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi pada Konferensi AIDS 2014 di Melbourne, Australia. Selamat Hari Perawat Sedunia, jayalah terus perawat Indonesia. n

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR