KEBIJAKAN desentralisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Namun, harapan tersebut tidak seutuhnya tercapai. Hal ini disebabkan merebaknya kasus korupsi di daerah. Sejak desentralisasi diterapkan, kasus korupsi seperti jamur pada musim hujan: meluas dan masif.
Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan hingga tahun 2010, ada 206 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Kemendagri selanjutnya mencatat paling tidak sebanyak 40 kepala daerah tersangkut kasus hukum pada 2011, 41 kepala daerah (2012), 23 kepala daerah (2013). Sampai 2016, dari 541 kepala daerah, ada 360 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di berbagai tingkatan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga yang sudah diputus Pengadilan Tipikor sebagai terpidana. Hal ini belum ditambah data dari KPK dan ICW yang juga menyebutkan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum.
Data tersebut membuktikan satu hal, yaitu betapa ganasnya kanker korupsi di daerah. Jika angka tersebut merupakan kasus hukum yang menimpa kepala daerah, kita bisa bayangkan jumlah kasus korupsi di level pejabat dan pegawai pemerintah daerah. Padahal, pemerintah daerah memiliki sistem pengawasan internal pemerintah dalam wujud Inspektorat daerah.
Sistem pengawasan internal ini melengkapi pengawasan eksternal yang dilakukan baik oleh lembaga negara dalam wujud BPK maupun pengawasan oleh masyarakat. Namun ternyata sistem pengawasan internal ini terbukti tidak efektif dalam mencegah korupsi di daerah.
Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah ternyata tidak ada yang didasarkan pada laporan Inspektorat. Penanganan kasus-kasus korupsi justru bermula dari laporan masyarakat.
Tulisan kali ini akan mengulas mengenai diskursus mengenai sistem pengawasan internal pemda dan strategi penguatan kelembagaannya. Hal ini dibutuhkan untuk membangun tata kelola yang efektif dan efisien dalam rangka reformasi birokrasi serta penguatan otonomi daerah.

Kelemahan Pengawasan Internal

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan pemda. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota untuk mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan.
Dari pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum pengendalian internal adalah mengawasi dan mengendalikan diri sendiri. Jika kita lihat lebih dalam lagi, politik hukum pengendalian internal menurut PP No.60/2008 memang bukan untuk memberantas korupsi seperti yang dilakukan KPK, tetapi pada model pengendalian dan perbaikan administrasi pemerintahan yang muaranya adalah good governance.
Politik hukum peraturan pemerintah tersebut berpengaruh terhadap desain institusi sistem pengendalian tersebut. Dalam susunan pemda terlihat bahwa muara pertanggungjawaban dan laporan pengendali internal adalah kepala daerah. Dalam hal ini kemandirian dan kekuatan pengendali internal akan sangat bergantung pada akuntabilitas kepala daerah masing-masing.
Politik hukum tersebut juga senada dengan pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mendudukkan Inspektorat di bawah sekretaris daerah. Kedudukan ini menempatkan Inspektorat bukan pada posisi yang bisa melakukan pengendalian dan pengawasan dengan maksimal.
Kepala Inspektorat tentunya takut kepada sekda dan bupati sebagai atasannya. Oleh karena itu, sangat wajar jika peran Inspektorat di daerah masih lemah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kelemahan paling utama Inspektorat daerah adalah independensi. Independensi Inspektorat sangat terkait dengan kedudukannya dalam pemda.
Oleh karena itu, tidak heran jika tidak muncul laporan mengenai korupsi kepada KPK karena Inspektorat akan pertama kali melapor kepada kepala daerah sebagai atasan. Dengan politik hukum dan desain kelembagaan seperti saat ini, Inspektorat daerah tidak akan bisa mengawasi secara maksimal.

Desain Inspektorat



Bagaimana memperkuat kelembagaan Inspektorat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi? Dari pembahasan mengenai kelemahan Inspektorat di atas, yang harus dilakukan pertama kali adalah rekonstruksi politik hukum peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengendalian internal. Rekonstruksi politik hukum penting karena akan berpengaruh terhadap desain kelembagaan pengendali internal daerah.
KPK mengusulkan penguatan pengawasan internal pemerintah dilakukan melalui model pengangkatan kepala Inspektorat di pemda yang dirancang harus melalui persetujuan kepala daerah di atasnya, atau secara kuasi vertikal. Misalnya, Inspektorat di suatu kabupaten tetap diangkat bupati, tetapi harus disetujui oleh gubernur. Selain itu, KPK juga mengusulkan agar Inspektorat daerah bertanggung jawab kepada pemerintah yang lebih tinggi di atasnya. Misalnya, Inspektorat kabupaten, nantinya tidak lagi bertanggung jawab kepada bupati, tetapi gubernur.
Usulan ini, menurut penulis, tidak akan memecahkan masalah mengenai pengendalian daerah. Justru akan menjadi celah bagi gubernur untuk menjadikan sebagai alat politik menekan bupati/wali kota. Hal ini disebabkan karena gubernur adalah produk politik yang bisa jadi berseberangan dengan bupati/wali kota.
Kita di Lampung tentu melihat jelas bagaimana perseteruan antara gubernur dan wali kota merupakan hal yang nyata. Menjadikan Inspektorat daerah kaki tangan gubernur bisa menjadi blunder dalam desain pengendalian internal.
Desain yang bisa memperkuat Inspektorat daerah adalah melebur ke BPKP dalam model struktur vertikal. Model ini dapat memisahkan Inspektorat daerah dari kekuasaan pemda sehingga dapat tercapai check and balances atau keseimbangan dalam melakukan pengawasan di pemerintahan kabupaten/kota hingga provinsi. Desain ini juga dapat memaksimalkan peran BPKP yang sebenarnya mempunyai SDM pengendalian yang sudah baik.
Desain ini membutuhkan rekonstruksi politik hukum dalam peraturan perundang-undangan baik dari sektor pemda maupun administrasi pemerintahan. Dalam rekonstruksi ini mekanisme pelaporan pengawasan Inspektorat dapat diatur untuk diteruskan ke KPK. Dengan model ini diharapkan pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dikuatkan dan bersamaan dengan itu, pengendalian internal dapat tetap dilakukan untuk mencapai good governance.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR