KRUI (Lampost.co)--Pemkab Pesisir Barat mengakui hingga saat ini pihaknya masih menunggu putusan pengadilan terkait proses pembebasan lahan bangunan warga yang berada dalam lokasi proyek pembangunan kantor bupati saat ini. 

Asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat pemkab Pesisir Barat , N Lingga Kusuma, Kamis (6/9/2018), mengatakan   saat ini terdapat 10 objek yang terdiri atas 8 rumah dan 2 lahan kosong yang berada dalam lokasi pembangunan kantor bupati dan proses penyelesaiannya masih dilakukan Kejaksaan.



"Informasinya Kejaksaan konsinyasi hal ini dengan pengadilan.  Apapun keputusan pengadilan, pemkab akan mematuhi. Tentang kapan waktu hasil putusan pengadilan ini masih ditunggu.  Saya pikir simultan saja, harapan pemkab dan masyarakat dapat memahami tentang kepentingan daerah. Kami berharap bulan september 2018 ini sudah selesai semua, tidak ada masalah. Ada 10 objek dan 7 orang pemilik," kata Lingga. 

Namun Lingga mengatakan tidak mengetahui berapa harga atau nilai uang dari seluruh pembebasan lahan tersebut,  berapa yang disiapakan pemkab dan berapa yang diminta warga pemilik.  

"Kalau angka saya gak hapal," kata dia. 
Selanjutnya mengenai kantor Koramil Pesisir Tengah dan kantor cabjari krui yang masih berdiri dan digunakan saat ini di lokasi itu,  kata Lingga,  akan dirobohkan setelah proses hibahnya selesai atau sudah ada kantor pengganti yang telah dibangun oleh pemkab. 

"Itu nanti akan dirobohkan setelah proses hibahnya selesai tetap kan kami bongkar dan Setelah bangunan yang kita bangunkan selesai," tukas Lingga. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR