BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Penyaluran KTP-el yang akan dimulai pekan depan dipastikan bebas pungli, hal itu ditegaskan Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN. “Minggu depan disalurkan, enggak ada pungli. Pada saat penyaluran enggak bayar seperak apapun,” jelas Herman kepada awak media, Jumat (21/7/2017).
Ia menegaskan akan memberikan sanksi pemecatan bagi petugas yang kedapatan melakukan pungli. “Ya sanksinya diberhentikan. Kalau warga mau kasih air minum atau air teh ya boleh saja,” imbuhnya.
Mantan Kadispenda Provinsi Lampung ini juga telah meminta petugas dari Pol PP untuk berperilaku sopan saat menyerahkan KTP-el kepada warga yang berhak. “Sudah saya arahkan petugas melalui Pak Cik Raden. Supaya datang dari rumah ke rumah dengan sopan santun dan baik,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Lampung Post, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat memastikan akan membagikan 5.000 KTP-el milik masyarakat Kota Tapis Berseri yang telah tercetak.
Kadisdukcapil A Zainuddin mengatakan pembagian ini sesuai dengan arahan Wali Kota Bandar Lampung untuk pelayanan prima kepada masyarakat. Sebelumnya pihaknya telah menyalurkan 15 ribu KTP-el yang tercetak sejak blangko datang bulan April 2017 lalu.
“Pembagian dilakukan secara door to door kepada masyarakat mulai Kamis  (27/7/2017) pekan depan. Kalau sebelumnya kan dibagikan melalui gedung pelayanan satu atap,” kata Zainuddin di ruang kerjanya Kamis (20/7/2017).
Pembagian KTP-el ini akan dilakukan personel Pol PP Kota Bandar Lampung. “Setelah dikumpulka, akan dibagi secara bertahap ke masyarakat langsung. Jadi tinggal tunggu dirumah saja untuk yang sudah tercetak ini,” imbuhnya.
KTP-el yang telah tercetak ini, lanjut Zainuddin, merupakan data print ready record (PRR) yang telah terhubung dan ada di pusat. “Tapi untuk yang belum PRR jelas belum bisa kami cetak, dan Disdukcapil tidak bisa memaksakan pencetakan ini. Supaya masyarakat yang ada permasalahan ini menjadi maklum,” tegasnya.
Mengenai adanya permasalahan data yang tertukar seperti didaerah pekalongan, dengan tercetaknya foto yang salah. Pihaknya memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus seperti itu. “Ya kalau di sini, sudah masuk PRR enggak mungkin fotonya bisa tertukar. Kan sudah tercantum data secara keseluruhan dan langsung. Sampai sekarang belum ditemukan kasus seperti itu,” tegasnya.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR