.BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Kementerian Tenaga Kerja telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71%. Pengusaha di Lampung mendukung keputusan itu dan siap mengimplementasikannya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung M Yusuf Kohar mengatakan pihaknya akan menaati keputusan pemerintah, apalagi jika hal itu sudah sesuai aturan dengan mempertimbangkan pertumbuhan daerah berdasarkan data statistik inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Pihaknya segera menyosialisasikannya kepada perusahaan jika telah disahkan Gubernur Lampung. "Jika sudah sesuai, pada prinsipnya ya kami mengikuti saja, karena ketentuannya berdasarkan data rilis yakni kenaikan inflasi pertumbuhan ekonomi dan kekurangan selama empat tahun ke belakang," kata dia saat dihubungi, Senin (30/10/2017).
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dewan Pengupahan telah melakukan perhitungan UMP untuk diumumkan serentak pada 1 November 2017. Berdasarkan Pasal 44 PP No. 78/2015, perhitungan UMP 2018 adalah Rp1.908.447 ditambah Rp1.908.447 x 8,71%, sehingga diperoleh angka Rp2.074.672 atau naik Rp166.225 dibandingkan UMP tahun lalu sebesar Rp1.908.447.
Sekretaris Dewan Pengupahan Lampung Heny S Mumpuni menjelaskan perhitungan yang dilakukan mengikuti PP No. 78/2015 tentang Pengusaha yang tidak lagi menggunakan angka kebutuhan hidup layak (KHL). Penetapan dengan memperhatikan inflasi nasional dan produk domestik bruto (PDB). "Tapi, untuk ketetapan final harus mengikuti beberapa tahapan, jadi kami belum bisa pastikan berapa besarannya. Jika Gubernur sudah meneken, November sudah bisa diumumkan," ujarnya.
Berbeda dengan Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama Konfederasi Serikat Nasional (FSBKU-KSN) Yohanes Joko Purwanto. Pihaknya dengan tegas menolak penetapan UMP jika nantinya penetapan tersebut tanpa disertai survei KHL. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR