KALIANDA (Lampost.co)--Para pelaku usaha penggilingan padi di beberapa kecamatan di Lampung Selatan mengeluhkan banyaknya pedagang dari Jawa yang membeli gabah petani. Akibatnya, gabah hasil panen petani setempat langsung dibawa keluar daerah.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun lampost.co, sejumlah pedagang berasal dari pulau Jawa membeli hasil panen petani berupa gabah kering panen (GKP) lebih tinggi dari harga pasaran.



Harga GKP di daerah sekitar Rp4.200/Kg, sementara para tengkulak membeli dari petani Rp4.700/Kg. Dengan selisih harga itu, para petani lebih memilih menjual gabah ke para tengkulak.
"Para petani menjual ke tengkulak yang banyak berasal dari pulau Jawa," kata Arsyad (46), pengusaha penggilingan di Kecamatan Candipuro, Senin (11/9/2017).

Dijelaskannya, para pelaku usaha penggilingan meminta pemerintah daerah setempat turun tangan mengatasi hal itu. Sebab, dengan kejadian tersebut, para pelaku usaha penggilingan lokal dipastikan gulung tikar. "Kami bisa gulung tikar, kalau terus begini," ujarnya.

Semestinya, hasil panen yang dibawa ke luar daerah sekitar hanya berupa beras, bukan gabah. Karena dengan pengiriman beras, tenaga kerja dan penggilingan tetap berjalan.
"Kalau yang diangkut mereka itu beras, tidak masalah bagi kami," kata dia.

Hal senada diungkap pelaku usaha penggilingan di Kecamatan Sidomulyo, jika gabah petani setempat dibawa keluar daerah, akan berdampak terhadap harga beras lokal.
"Kalau seluruh gabah diangkut, dipastikan harga beras lokal naik," kata Burhan (51).

Dalam waktu dekat, kata dia, para pengusaha penggilingan padi di Kecamatan Sidomulyo, Candipuro dan Way Panji, akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah setempat.
"Kami berencana unjuk rasa, agar ada ketegasan pemerintah mengenai persoalan ini," kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Lampung Selatan, Syaiful Anwar mengatakan permasalahan ini sudah sudah terjadi sejak satu tahun silam.
"Permasalahan ini mencuat sejak setahun silam," kata Syaiful.

Legislator Partai Gerindra itu menjelaskan keluhan pengusaha penggilingan padi itu, sudah disampaikannya ke komisi D DPRD Lampung Selatan, untuk ditindak lanjuti.
"Aspirasi dan keluhan ini secara lisan sudah saya sampaikan ke teman komisi D," kata dia.

Namun, karena terkait perdagangan bebas, sehingga keluhan pelaku usaha penggilingan padi ini belum bisa diselesaikan.
"Permasalahannya, karena perdagangan bebas," kata dia.

Di tempat terpisah, Kepala Badan urusan Logistik (Bulog) Kalianda, Riki Febrian mengatakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) GKP Rp3.700/kg ditambah dengan fleksibilitas harga sebesar 10%.
"HPP Ketentuannya seperti itu ditambah 10 persen," kata dia.

Menanggapi permaslahan banyaknya gabah petani setempat dibawa ke luar daerah, Riki, menjelaskan tidak peraturan yang melarang hal tersebut.
"Kita tidak bisa melarang gabah tidak boleh dibawa keluar daerah, karena tidak ada dalam peraturan mana pun," katanya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR