KALIANDA (Lampost.co) -- Pengusaha otobus dan travel jurusan Bakauheni- Rajabasa mendukung pernyataan  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda), khusus Pelabuhan Bakauheni terkait pungutan angkutan bus dan travel  yang keluar dari terminal pelabuhan Bakauheni.

Dimana, DPC Organda khusus Pelabuhan Bakauheni membantah tudingan  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) saat memggelat aksi pada Selasa 20 Agustus 2019 lalu, di pelabuhan Bakauheni terkait pelanggaran Permenhub dan pungutan  terhadap angkutan penumpang yang keluar terminal Pelabuhan Bakauheni merupakan pungutan liar (pungli).



"Setiap tem bus yang membawa penumpang keluar pelabuhan dikenai Rp 20.000. Pungutan itu bukan pungli melainkan kesepakatan pengusaha bus dan travel memberikan kontribusi untuk membantu kelancaran tim gabungan," kata Direktur PO Rajabasa Utama dan travel jurusan Bakauheni- Rajabasa, Tubagus Heri Susanto kepada lampost.co, Jumat, 23 Agustus 2019 malam.

Kesepakatan sebesar Rp20ribu itu, jelas Heri, merupakan hasil rapat antara DPD Organda Provinsi Lampung dengan para pengusaha Otobus dan travel rute Bakauheni-Rajabasa di Rumah Makan Begadang II Bandar Lampung, 26 Maret 2019.

"Sekali lagi kami tegaskan, pungutan untuk angkutan penumpang yang ngetem atau nyodok di pelabuhan bakauheni bukan pungli. Namun hasil kesepakatan dan itu bentuk kontribusi kami sebagai pengusaha angkutan penumpang," pungkas Direktur PO Rajabasa utama dan travel yang juga sebagai Sekretaris DPD Organda Provinsi Lampung.

Sebelumnya Ketua DPC Organda khusus Pelabuhan Bakauheni, Ivan Rizal membantah tudingan LSM GMBI terkait retribusi terhadap angkutan penumpang di terminal pelabuhan Bakauheni merupakan pungli.

"Orasi  LSM GMBI   Sela?a, 20 Agustus 2019 lalu tentang pungutan untuk bus dan travel di terminal Pelabuhan itu tidak benar. Sebab pungutan Rp 20 ribu untuk bus yang membawa penumpang keluar terminal itu berdasarkan hasil rapat antara DPD Organda Lampung dengan pengusaha otobus dan travel.

Kesepakatan tersebut, ujar Ivan, menindaklanjuti hasil rapat DPD Organda dengan ASDP, Dishub Provinsi Lampung dan instansi terkait di Bakauheni 20 Maret 2019. Dimana salah satu poin keputusannya adalah penerapan stikerisasi terhadap kendaraan angkutan penumpang resmi.

Maka berdasarkan rapat DPD Organda Lampung dan Perusahaan otobus dan travel telah menghasilkan delapan poin kesepakatan.

"Jadi tidak benar kalau pungutan sebesar Rp 20ribu terhadap angkutan penumpang di Pelabuhan Bakauheni iti pungli. Pungutan itu berdasarkan kesepatakan dan kontribusi dari pengusaha bus maupun trevel di Bakauheni," tandas Ivan.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

TAGS


KOMENTAR