BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengamankan tiga kepala daerah di Lampung, membuat prihatin terhadap pelaku usaha yang juga turut terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Untuk memperbaikinya, pengusaha di Bumi Ruwa Jurai patut bersepakat dan berkomitmen dalam menciptakan iklim bisnis sehat.

Langkah awal komitmen tersebut dijalani melalui digelarnya dialog terbuka bertajuk Tiga Bupati di Lampung Kena OTT KPK, Apa Sikap Kita? Bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Kamar Dagang dan Industri, dan LPJK Lampung.



Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Lampung Arie Nanda Djausal menjelaskan organisasi yang dipimpinnya memiliki peran untuk menumbuhkan penerus wirausaha. Tanggung jawab itu menjadikan Hipmi untuk berperan sebagai oase di tengah masalah korupsi yang kerap melanda kepala daerah dan pengusaha agar dapat dijauhi.

"Dialog ini sebagai upaya untuk mengurai benang kusut korupsi di daerah. Memang tidak mudah, karena sudah terjadi selama puluhan tahun. Tapi, menjadi lebih baik jika dimulai dari satu langkah kecil dalam dialog ini. Memang tidak menyelesaikan masalah, tetapi membuat semua tahu kami berdiri di sisi kebenaran," kata Arie dalam membuka dialog.

"Diharapkan diskusi ini membuka wacana untuk menyelaraskan semangat perubahan. Kami ingin seluruh pemangku kepentingan bisa berubah lebih baik sepanjang komitmen bisa dipegang. Namun, komitmen saya tidak cukup, karena perlu dikawal dilapangan dengan pengawasan dan mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran," ujarnya.

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR