BANGKOK (Lampost.co)--Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan, Laksamana Muda Amarulla Octavian, menyerukan perlunya aturan internasional penggunaan pesawat tanpa awak (UAV) atau drone di laut.
Penggunaan UAV, kapal tanpa awak (Unmanned Surface Vehicle/USV), dan kapal selam tanpa awak (Unmanned Sub-Surface Vehicle/USSV) dinilai sudah mengancam keamanan di laut.
"Penggunaan UAV di atas laut saat ini sudah marak. Termasuk penggunaan USV. Bahkan, USSV secara diam-diam dioperasikan oleh beberapa negara," kata Octavian, melalui keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis (17/5/2018).
Octavian menjadi pembicara dalam workshop internasional bertema 'Building Maritime Shared Awareness in Southeast Asia IV', di Bangkok, Thailand, pada 15-17 Mei 2018.
Ia menyerukan pentingnya kerja sama maritim berdasarkan peraturan internasional yang baru. Kerja sama diperlukan untuk mengantisipasi penggunaan berbagai platform tanpa awak.
"Peraturan internasional tersebut dapat menjadi salah satu protokol mekanisme information-sharing antarnegara anggota ASEAN," katanya.
Indonesia berinisiatif mengajukan konsep pembentukan ASEAN Regional Maritime Information Center (ARMIC) yang akan diawaki oleh beberapa institusi di laut. Seperti, Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA), Thailand Maritime Enforcement Coordinating Center (MECC), Singapore Information Fusion Center (IFC), Cambodian National Committee for Maritime Security, Brunei Marine Police, Myanmar Maritime Police, Philippines Coast Guard, Vietnam Coast Guard, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Inisiatif ini disambut baik peserta workshop seiring banyaknya pakar yang mendukung pembentukan National Maritime Information Center di bawah Bakamla.
"Bahkan terbuka peluang Bakamla sebagai leading sector pembentukan ASEAN Coast Guard," katanya.
Laksda Amarulla Octavian menjadi pembicara dalam workshop internasional bertema 'Building Maritime Shared Awareness in Southeast Asia IV'. 
Workshop diselenggarakan Daniel K Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI-APCSS) sebagai perwakilan pemerintah Amerika Serikat. Sebanyak 10 delegasi dari seluruh negara anggota ASEAN diundang. Turut hadir sebagai observer adalah perwakilan dari Sekretariat ASEAN dan perwakilan dari Angkatan Laut India.
Delegasi masing-masing negara anggota ASEAN terdiri dari akademisi, diplomat, dan praktisi. Sebagian besar mewakili Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan, Angkatan Laut, Coast Guard, dan instansi pemerintah lainnya. Total ada 94 peserta.
 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR