Jakarta (Lampost.co) -- Program dana desa dinilai mesti banyak dibenahi. Pasalnya, program itu dianggap masih memiliki celah, utamanya dari segi kualitas pengelola.

Relawan Pemberdayaan Perangkat Desa Nusantara Suryokoco mengatakan, dana desa memiliki nominal duit yang besar. Tapi, sampai saat ini, jaminan perangkat desa yang jadi garda terdepan masih belum diperhatikan maksimal.



"Bagaimana minta mengelola duit besar, sementara jaminan kesejahteraan enggak jelas," kata Suryokoco dalam diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 19 Agustus 2017.

Bila tidak diperhatikan, Hal ini dapat memunculkan potensi kerawanan dana desa diselewengkan. Buntutnya, program dana yang diniatkan untuk membangun desa malah jadi lahan bancakan.

Selanjutnya, soal regulasi yang rumit. Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia, Abdul Hadi menyatakan, saat ini aturan tentang dana desa terikat tiga peraturan Menteri.

"Peraturan Menteri Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan," kata Abdul.

Selain itu, ia juga menilai pembagian penggunaan dana desa mestinya diserahkan kepada desa masing-masing. Pasalnya, perangkat desa yang tahu betul apa  yang sedang dibutuhkan di wilayahnya.

"Sehingga tepat sasaran. Misalnya sekian persen untuk masalah satu, sekian persen untuk lainnya. Diserahkan ke desa," ungkapnya.

Anggota Komisi 2 Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyarankan agar regulasi dana desa satu pintu. Hal itu agar memperjelas penanggung jawab manakala program itu terjadi masalah.

"Agar jelas. Yang punya otoritas, tanggung jawab kalau berhasil ataupun gagal ini siapa," ungkap dia.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR