BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Pengamat Hukum Universitas Lampung Yusdianto menilai buruknya birokrasi serta sistem yang ada di pemerintahan dan watak korup para pejabat menjadi faktor utama korupsi di Provinsi Lampung tidak dapat dienyahkan.

Yusdianto mengatakan, korupsi sudah menjadi bagian dari budaya jadi sangat sulit untuk dihilangkan ditambah pejabat daerah memiliki otak yang korup, sehebat apa pun rancangan sistem yang dibuat seperti sudah adanya e-budgeting, lelang online tetap ada celah karena dalam watak pemerintahan daerah sudah tertanam otak korup.



"Kenapa masih ada celah korupsi, pertama watak pememipin itu korup, semerautnya sistem pengadaan barang dan jasa yang ada, adanya dukungan dari ASN juga dan adanya ijon APBD kalau mau paket harus bayar didepan," kata Yusdianto.

Untuk menghilangkan korupsi itu sendiri harus adanya pembenahan dalam birokrasi, harus ada hukuman setegas tegasnya untuk memberi efek jera kepada pelaku korupsi. "Budaya korupsi itu harus sepakat dihilangkan oleh birokrasi, jangan ada lagi ketertutupan dalam hal apapun didalam proyek inprastruktur," kata Yusdianto.

Disinggung mengenai adanya pelatihan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap ASN mengenai bahayanya korupsi selama ini apakah memperkecil adanya korup?, Yusdianto menjelaskan hal seperti itu tidak akan efek dan nyatanya korupsi jalan terus.

Salah satu penyebab kenapa korupsi jalan terus, karena lemahnya aparat penegak hukum disuatu daerah itu sendiri, seolah-olah Kejaksaan membiarkan, kepolisan juga membiarkan. " Budaya setor menyetor proyek itu sudah menjadi hal yang lazim, hal yang bias bagi mereka," kata dia.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR