PELAKSANAAN pemilihan umum (pemilu) kurang dari sebulan lagi. Berbagai persiapan untuk hajat besar rakyat Indonesia ini pun sudah dilakukan. Setelah pemetaan daerah rawan rampung kini tugas pengamanan harus dilakukan  menjelang, saat dan pesta demokrasi usai.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menyatakan siap menjaga netralitas dalam menyambut Pemilu 2019. Polri juga telah mengeluarkan 13 aturan sebagai pedoman bagi jajaran Polri untuk bersikap netral dalam Pemilu 2019. Di antaranya dilarang menerima/meminta/mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apa pun dari pihak parpol, pasangan calon, dan tim sukses pada kegiatan pemilu/pilkada.



Kemudian dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali dalam melaksanakan pengamanan yang berdasar pada surat perintah tugas. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apa pun kepada calon kepala/wakil kepala daerah/caleg/tim sukses.

Selanjutnya, dilarang melakukan kampanye hitam terhadap pasangan calon serta dilarang menganjurkan masyarakat untuk menjadi golput.

Polri juga fokus dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu. Apalagi polarisasi masyarakat akibat Pemilu 2019 diakui Polri tidak terhindarkan. Karena itu, Polri telah menginstruksikan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) untuk melakukan deteksi dini pengamanan pemilu. Bhabinkamtibmas diminta makin intensif melakukan kunjungan ke rumah warga menjelang Pemilu 17 April 2019.

Hal itu bukan tanpa alasan. Peran bhabinkamtibmas harus dimaksimalkan guna mengantisipasi munculnya gesekan di masyarakat karena berbeda pilihan. Bhabinkamtibmas menjadi perpanjangan tangan Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu, bhabinkamtibmas diharapkan dapat menjadi pengingat pentingnya persatuan dalam masyarakat. Selain juga menjadi penengah saat potensi konflik muncul. Apalagi berbekal kemampuan komunikasi yang baik, tentu kita berharap bhabinkamtibmas mampu menyadarkan masyarakat akan bahaya perpecahan.

Sambang ke rumah-rumah atau door to door menjadi jalan efektif untuk melaksanakan deklarasi damai Pemilu 2019. Bhabinkamtibmas juga harus meminta warga melakukan perekaman KTP-el sehingga tidak terhambat hak suaranya nanti pada saat pemungutan suara. Tidak hanya menyampaikan pesan pemilu damai, bhabinkamtibmas juga wajib menyosialisasikan tahapan pemilu.

Karena itu, seorang bhabinkamtibmas wajib meningkatkan pemahaman tentang seluruh aspek dan materi terkait penyelenggaraan pemilu. Kita tentu tidak ingin anggota bhabinkamtibmas ragu melaksanakan tugas pengamanan karena keterbatasan pengetahuan mengenai pemilu. Mereka juga wajib paham aturan dan ranah kewenangan dalam penindakan. Jika melanggar  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tentu menjadi tanggung jawab Polri. Namun jika ada pelanggaran UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum, menjadi tanggung jawab Bawaslu.

Tanggung jawab pengamanan pemilu bukan di pundak petugas keamanan saja. Pengamanan secara terpadu yang melibatkan seluruh komponen masyarakat menjadi jalan terbaik. Semoga Pemilu 2019 berlangsung aman, damai, dan kondusif.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR