LAMPUNG POST | lampost.co logo
LAMPUNG POST | Pengamanan Laut Nusantara Harga Diri Bangsa Indonesia
Pengamanan laut menjadi prioritas. (Foto:Dok.Lampost.co)

Pengamanan Laut Nusantara Harga Diri Bangsa Indonesia

PENGALAMAN kelautan memerlukan tindakan yang keras dan powerfull dari Negara melalui aktor keamanan laut. Keamanan nasional dan kedaulatan Negara merupakan landasan besar bagi aktor keamanan untuk menegakan hukum setiap pelanggaran pelayaran di kawasan laut Indonesia. Kedaulatan adalah otoritas atau kekuasaan yang tinggi suatu Negara untuk menjaga wilayahnya. Aktor keamanan laut menjadi satu-satunya pilar Negara yang tepat untuk mengatasi setiap pelanggaran maritim karena aktor keamanan didukung dengan berbagai sumber daya personel terpilih, persenjataan dan prasarana yang hebat. Warga negara dan masyarakat tidak mungkian mengamankan pelanggaran kelautan yang dilakukan dengan peralatan dan tehnologi yang modern.

Tengok saja, Kapal Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Hiu Macan 01 yang harus menghadapi intimidasi dan provokasi Coast Guard dan Angkatan Laut Vietnam ketika menangkap lima Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam dengan 55 anak buah kapal (ABK) yang mencuri ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Kepulauan Natuna, Prov. Kepulauan Riau (21/5/2017). Kapal Coast Guard Vietnam menabrak salah satu KIA  Vietnam yang akan digiring Patroli PSDKP Hiu Macan 01 ke Pelabuhan Batam hingga nyaris tenggelam, akibatnya 44 ABK Vietnam kabur bersama Coast Guard Vietnam dan lima KIA Vietnam kembali dilepaskan, bahkan Mualim II Kapal PSDKP Hiu Macan 01, Danang Gunawan Wibisono disandera Coast Guard Vietnam.
Hukum Laut Internasional menegaskan zonanisasi wilayah perairan atau laut yang menjadi otoritas kedaulatan sebuah negara pantai atau negara kepulauan, sehingga penegakan hukum dan pengerahan kekuatan persenjataan menjadi otoritas Negara untuk menegakkan kedaulatan wilayah perairan. Beberapa zona maritim yang disepakati dalam UNCLOS 1982 diantaranya: Laut Wilayah (Laut Teritorial) yang luasnya paling lebar 12 mil diukur dari garis pangkal, Perairan Pedalaman yaitu perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial, dimana kapal-kapal asing tidak mempunyai hak lewat, Perairan Kepulauan yaitu perairan yang dilingkupi oleh garis pangkal kepulauan yang merupakan kadaulatan penuh suatu negara, Zona Tambahan yaitu zona yang berbatasan dengan Laut Teritorial dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal, Zona Ekonomi Ekslusif yaitu zona maritim yang terletak di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal, Landas Kontinen yaitu dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak diluar Laut Teritorial disepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari Garis Pangkal apabila pinggiran luar tepi kontinen tidak melewati jarak tersebut, dan Dasar Laut Internasional, dimana tidak setiap negarapun memiliki kedaulatan terhadap kawasan tersebut.

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982), ZEE berlaku dua rezim hukum yaitu pertama, berlaku rezim hukum khusus (suigeneris) menyatakan bahwa wilayah ZEE bukan kawasan yang berada dalama kedaluatan penuh dan bukan pula kwasan yang berlaku rezim hukum Laut Bebas, dan kedua, exclusive right yang berarti negara lain dapat memanfaatkan ZEE suatu negara tanpa izin negara yang bersangkutan. ZEE merupakan kawasan laut yang berdampingan dengan Laut Teritorial yang diukur selebar 200 mil dari garis pangkal, dimana  suatu negara memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam hayati dan nonhayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti pembangkit listrik tenaga air, arus laut dan angin di kawasan ZEE.
Dengan pengesahan Hukum Laut Internasional yang mengakui Negara Kepulauan (archipelagic state), Indonesia memiliki dasar kuat untuk berjuang keras dalam mempertahankan kedaulatan laut. Untuk mewujudkan Negara Kepulauan sepenuhnya, Negara indonesia memiliki beberapa pekerjaan rumah yang segera diselesaikan yaitu: pertama, menuntaskan kesepakatan dengan negara tetangga untuk menentukan Landas Kontinen dan ZEE. Indonesia berhadapan dengan 10 negara tetangga (Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Australia, Papua New Guinea, Timor Leste dan Palau) yang memiliki batas laut, yang memungkinkan terjadi tumpang tindih batas laut dan harus bersepakat dalam menentukan batas laut. Indonesia belum menyepakati Landas Kontinen dengan Thailand, Malaysia, Timor Leste dan Palau. Sedangkan ZEE yang belum disepakati diantaranya dengan India (belum pertemuan sama sekali), Thailand (sudah 2 kali pertemuan), Malaysia (untuk segmen Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Sulawesi), Vietnam (sudah 8 kali pertemuan), Palau dan Timor Leste. Beberapa Landas Kontinen dan ZEE yang telah diperoleh kesepakatan diantaranya dengan Australia, Papua New Guinea, Filipina dan Singapura (tidak memiliki zona Landas Kontinen dan ZEE).
Kedua, mengajukan (submisi) kelebihan batas Lndas Kontinen  ke CLCS (Commission on the Limits og the Continental Shelf). Dalam Pasal 76 ayat (1) UNCLOS 1982 disebutkan  dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak diluar Laut Teritorial disepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari Garis Pangkal apabila pinggiran luar tepi kontinen tidak melewati jarak tersebut. Selanjutnya pada ayat (8) apabila batas Landas Kontinen diluar jarak mil laut yang ditentukan maka harus diajukan kepada CLCS. Negara pantai dapat melakukan submisi batas landas kontinen diluar 200 mil laut, dengan persyaratan: apabila ketebalan batuan endapan paling kurang 1% dan jarak terdekat ke kaki lereng tepian kontinen ( foot of the continental slope), atau tidak lebih dari 60 mil dari kakilereng tepian kontinen, kedua batas tersebut tidak boleh melebihi 150 millaut dari garis pangkal, dan 100 mil dari garis kedalaman air 2500 meter.
Indonesia terdapat tiga potensial area dimana Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut diukur  dari Garis Pangkal yaitu sebelah barat Sumatera, selatan Nusa Tenggara dan utara Papua. Indonesia telah melakukan submisi secara parsial untuk laut sebelah barat Sumatera, dimana rekomendasi CLCS atas submisi Indonesia dikeluarkan pada 11 Maret 2011, sehingga berdasarkan rekomendasi tersebut, luas Landas Kontinen di selebah barat Sumatera menjadi 4209 km², lebih luas dari awal usulan pada 16 Juni 2008 seluas 3915 km². Perhitungan yang dilakukan Bakorsutanal dalam menentukan posisi kaki lereng (foot of slope) dan garis isobath 2500 meter, menemukan lokasi sebelah barat Sumatera, selatan Jawa dan utara Papua dengan endapan sedimen ketebalan 1% yang berasal dari Teluk Benggala dan Kepulauan Mentawai, berada di dalam jarak 200 mil laut. Sedangkan endapan sedimen dengan ketebalan 900 s.d. 3000 meter berada diluar 200 mil laut terletak disebelah barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Sumba dan utara Pulau Papua, sehingga cukup alasan bagi Indonesia melakukan submisi batas Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut.
Ketiga, ketegasan melakukan pengawasan dan penindakan hukum di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Indonesia telah berjuang untuk menetapkan alur laut pelayaran internasional di wilayah kedaulatan laut Indonesia. Pada 30 Agustus 1996 menyempaikan konsep Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di forum Organisasi Maritim Internasional. Selanjutnya pada 19 Mei 1998, konep ALKI dapat disetujui oleh Organisasi Maritim Internasional, sehingga Pemerintah menetapkan Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Asing yang melintas di jalur ALKI pada 28 Juni 2002. ALKI I, pelayaran antara Laut Tiongkok Selatan dan Samudra Hindia atau sebaliknya melalui Laut Natuna, Selat Karimata, Laut  Jawa dan Selat Sunda, ALKI II pelayaran antara Laut Sulawesi dan Samudra Hindia atau sebaliknya melalui Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok, dan ALKI III pelayaran antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia atau sebaliknya melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu, atau Laut Banda, Selat Leti, atau Laut Banda dan Laut Arafuru. Pesawat dan kapal asing yang melintas di ALKI memiliki kewajiban: melintas dengan cepat, mencegah timbulnya ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap Negara Kepulauan, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional, memusatkan perhatian kepada tujuan atau maksud melintas secara langsung, terus menerus dan secepat mungkin, dan mematuhi ketentuan dan peratuaran internasional.
Kepercayaan masyarakat internasional atas kedaulatan laut sebagai Negara Kepulauan (archipelagic states) dapat menurun ketika aparat pengawas dan pengamanan laut tidak tegas dalam menindak setiap pelanggaran kelautan, penegakan hukum pelanggaran laut tidak berjalan dengan bersih dan penanganan pasca peradilan tidak baik, serta Alutsista (alat utama sistem pertahanan) masih ketinggalan dari negara-negara lain. Upaya Pemerintah memulangkan atau deportasi sekitar 695 anak buah kapal (ABK) Vietnam nonyustisia yang ditangkap karena melakukan illegal fishing di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia (9/6/2017) dan penanganan tahanan ABK pro yustisia yang baik menjadi bagian penanganan pasca peradilan yang dapat meningkatkan citra Indonesia. Oleh karena itu, kedaulatan Negara Kepulauan Indonesia hanya dapat terwujud ketika Pemerintah selalu didasari dengan diplomasi tegas (sebagai pengembangan karakter sumber daya manusia aktor keamanan) dan penguatan Alutsista.

 

BAGIKAN


loading...

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv