BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Dengan alasan praduga tidak bersalah atas kasus korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Lampung, yang di lakukan Hipni  Idris (Anggota DPRD Pesawaran aktif),  Ketua DPC PDIP Kabupaten Pesawaran, M. Nasir beberapa hari lalu mempertahankan narapidana kasus korupsi atas nama Hipni Idris tetap dicalonkan sebagai DPRD Pesawaran ditahun mendatang. 

Namun Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akhirnya menguatkan putusan Pengadilan Tipikor jika terpidana bersalah melanggar undang undang korupsi.



Dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Hipni Idris terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama satu tahun serta denda Rp50 Juta subsider 1 bulan.

"Menghukum terdakwa Hipni Idris untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp48 Juta, jika tidak sanggup membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan maka harta benda terdakwa disita, jika harta benda tidak cukup maka terdakwa dipidana slema tiga bulan penjara," kata Humas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Jesayas Tarigan melalui surat Putusannya kepada Lampost.co, Jumat (31/8/2018).

Diketahui Ketua DPC PDIP Kabupaten Pesawaran M. Nasir mengatakan akan tetap mencalonkan Hipni Idris  sebagai anggota DPRD Pesawaran dengan alasan putusan Banding terdakwa belum usai. "Kami tetap mengajukan beliau (Hipni Idris Red) dalam pemilu legiselatif 2019 mendatang, kami masih menggunakan asas praduga tidak bersalah, karena masih ada upaya hukum banding," katanya.
 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR