BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Anggota legislatif terpilih diminta bersabar untuk dilakukan penetapan. Hal tersebut karena penetapan anggota legislatif DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan ditetapkan setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M Tio Aliansyah sesuai surat dari Ketua KPU RI Nomor: 867/PL.01.8-SD/06/kpu/V/2019 tertanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan kursi dan calon terpilih tanpa perselisihan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Kemudian juga merujuk ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. "Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagi daerah yang tidak terdapat perselisihan hasil Pemilu dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)," katanya Minggu (26/5/2019).



Kemudian juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pencatatan permohonan Pemohon dalam BRPK dalam Perselisihan Hasil Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 1 Juli 2019.

"MK akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPU mengenai daftar daerah yang terdapat Perselisihan Hasil Pemilu. Berdasarkan surat tersebut, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih," katanya.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR