SUKADANA (Lampost.co) -- Penetapan besaran dana tambahan penghasilan atau dana tunjangan kinerja (Tukin) bagi PNS khususnya pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Lamtim mendapat sorotan tajam dari elemen masyarakat. Pasalnya, penetapan besaran dana tukin dimaksud dinilai ada yang tidak sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh pejabat dimaksud.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Cinta (Genta) Lamtim, Ahmad Fauzi, kepada Lampost.co, Jumat (8/6/2018) mengatakan dana tukin merupakan tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan capaian kerja dari seorang PNS. Untuk Kabupaten Lamtim dana Tukin tersebut diberikan kepada PNS mulai dari level staf, pejabat terendah hingga tertinggi (pejabat eselon II, III, IV).



Kemudian, lanjut dia, besaran tukin yang diterima seorang PNS dimaksud tidak sama, dan yang membedakannya adalah level PNS itu sendiri apakah yang bersangkutan seorang staf, pejabat eselon IV, III atau II.

Adapun yang menjadi dasar dari pemberian dan penetapan besaran dana Tukin tersebut adalah Peraturan Bupati Lamtim Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Pemkab Lamtim.

Namun dalam penetapan besaran dana Tukin yang diterima oleh para pejabat di Lamtim, dinilai Fauzi ada yang tidak sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh pejabat dimaksud.

Misalnya saja besaran dana Tukin bagi asisten Sekkab yang jumlahnya adalah Rp22,5 juta per bulan. Besaran dana tukin bagi asisten Sekkab tersebut dinilai tidak pas dan terlalu besar. Begitu juga besaran dana Tukin bagi kepala Inspektorat yaitu Rp20 juta per bulan juga dinilai tidak tepat.

Kemudian besaran dana Tukin bagi para kepala dinas/badan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu masing-masing sejumlah Rp15 juta per bulan, dinilai terlalu kecil dibandingkan beban tugas dan tanggungjawab yang mereka emban.

Karena, menurut dia, para kepala dinas/badan/Satpol PP tersebut bekerja langsung membawahi seluruh jajaran dan sekaligus bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran di masing-masing satuan kerja yang dipimpinnya. Sementara tugas dan tanggung jawab seorang asisten Sekkab, tidak sebesar tugas dan tanggungjawab seorang kepala dinas/badan/Satpol PP.

Oleh sebab itulah tandas Fauzi, alangkah eloknya jika Pemkab Lamtim dapat kembali menelisik dan mengkaji ulang masalah penetapan besaran dana tukin bagi masing-masing jabatan di lingkungan Pemkab Lamtim. Sebab jangan sampai terjadi pemberian dana tukin yang bersumber dari uang raakyat tersebut akhirnya justru menimbulkan kecemburuan sosial yang berdampak pada menurunnya kinerja para pejabat itu sendiri.

 

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR