BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Progres pembangunan kawasan industri maritim (KIM) di Tanggamus telah menemui titik terang. Kepala Dinas Perindustrian Lampung Toni L Tobing mengatakan berdasarkan pertemuan dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu, telah dibahas beberapa hal terkait perkembangan rencana pembangunan KIM di Lampung. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan yakni terbitnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh BPN seluas 800 hektare.

"Ini kan masuk proyek strategis nasional, maka Kementerian lembaga wajib mendukung," kata dia kepada Lampost.co, Selasa (31/7/2018).



Hal penting yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan yakni kerjasama antara pemerintah pusat dengan PT. Refindo yang akan menjadi pengelola harus dibahas di tingkat Kementerian. "Itu akan dibahas khsusus ditingkat Kementerian, sehingga ada kepastian perusahaan mana yang akan mengerjakan KIM Tanggamus," imbuhnya.

Terkait regulasi, Perda rencana pembangunan kawasan industri Kabupaten Tanggamus sedang dapal tahap penyelesaian. Maka, hal itu harus dipercepat di tingkat Pemerintah Daerah Tanggamus.

"Menurut mereka, draf sudah selesai saya ingatkan agar dulu di Provinsi sesuai dengan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 110 /2015. Setelah dibuatkan rekomendasi oleh Pemprov, maka dibahas ke DPRD Tanggamus," ungkapnya.

Hal lain yang telah disepakati yakni pergeseran jalan provinsi sepanjang 6 km dari jalan KIM yang membutuhkan biaya sebesar Rp500 miliar.

"Kami harap itu bisa ditangani oleh pusat,  ada sekitar 6 km digeser dari bawah ke atas. Maka perlu dibuka badan jalan sepanjang kawasan industri," paparnya.

Terpisah General Manager PLN Distribusi Lampung Julita Indah mengatakan pihaknya siap menyediakan listrik dalam rangka mendukung beroperasinya kawasan industri di Tanggamus.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR