BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Polemik Konflik antar kelompok di Register 45, ternyata memiliki kompleksitas dan akar masalah yang cukup banyak. 
 
Peneliti Hukum Pertanahan Universitas Lampung Tisnanta Memaparkan Register 45 tersebut memiliki luas sekitar 43.100 hektar yang menjadi hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) oleh PT Silva Inhutani Lampung (SIL) anak perusahaan Bumi Waras. 
 
Awalnya memang konflik terjadi antara PT Silva Inhutani dengan warga yang didalilkan sebagai perambah. Hal itu karena PT Silva Inhutani hingga saat ini belum bisa memetakan secara pasti wilayah yang masuk ke dalam HPHTI. 
 
"Itu luas banget, PT Silva tak bisa petakan daerah mana saja yang mereka kelola, warga pun masuk untuk menanam. PT Silva punya kemampuan memetakan, itu hanya sampai 11.000 hektar. Bayangin luas banget, sampai sekarang belum bisa ada peta pastinya," ujarnya, Kamis (18/7/2019). 
 
Seiring berjalannya waktu, pola konflik berubah dari perusahaan dengan warga, menjadi warga dengan warga yang berasal dari kelompok-kelompok masyarakat yang mengelola lahan tersebut. 
 
"Lahan tersebut sekarang kan dikelola kelompok dengan kelompok melalui metode kemitraan, jadi misal satu warga itu dapat 2 hektar, mereka tanam 1/4 tegakan, dan 3/4 singkong, dengan waktu berkala, bibit dari Silva Inhutani, nanti panen dijual ke mereka juga sebagai produsen tapioka," kata Tisnanta. 
 
Karena pengelolaan hutan register dengan sistem kemitraan ini, akhirnya banyak memunculkan kelompok. Ia menilai, tiap kelompok berpotensi menimbulkan gesekan dari berbagai faktor, seperti jumlah lahan yang digarap, karakteristik masyarakat kelompok dengan berbagai macam suku, hingga upaya intimidasi dan premanisme, serta kecemburuan sosial antar kelompok. 
 
"Tiap kelompok saling mengukur kekuatan, karena tujuannya untuk uang, untuk penghasilan, disitulah banyak semacam premanisme. Kayak pembelian paksa singkong oleh kelompok tertentu, penimbangan yang asal dan semena-mena. Terus ada juga tiap truk mau masuk ambil singkong ada stor ke preman begitu juga ketika panen, juga truk masuk harus setor, karena alasan keamanan," katanya. 
 
Konflik antara Kelompok Mekar Jaya dan kelompok Mesuji Raya Pematang panggang, menurut Tisnanta hanyalah sebagian kecil dari polemik di Register 45 dari sekian banyak Kelompok yang bergesekan. 
 
"Konflik bakal ada terus, mungkin ini ramai, karena banyak korban nyawa, kita tidak tahu seperti apa setiap hari konflik dan intimidasi yang dialami oleh warga," paparnya. 
 
Tisnanta menyarankan untuk mengelola atau mencegah bahkan menghilangkan
konflik yang terjadi. 
 
Caranya, pertama Pihak PT Silva Inhutani selaku pemegang hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), harus bisa memetakan, atau memiliki data luasan dan wilayah lahan tersebut, agar tidak ada saling klaim. 
 
Kedua harus terciptanya rasa aman, agar tidak ada premanisme, perebutan lahan, hingga Pengusaaan hasil panen, karena upaya-upaya intimidasi. Hal ini harus dilakukan oleh aparat kepolisian, KLHK, Provinsi, Pemkab, hingga jajaran lainnya. 
 
 

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR