PROVINSI Lampung selama ini senantiasa terkenal dengan citra banyak begal. Coba saja misal jika kita mendengar tentang Terminal Rajabasa, yang terkenal biasanya banyak copet, rampok, preman, dan hal yang serupa. Apalagi, ketika kemarin begal sedang ramai di daerah Jabodetabek yang bahkan sempat viral di media sosial. Masih saja ditemukan pelaku pembegalan yang berasa dari lampung. Maka, citra Provinsi Lampung sebagai Provinsi yang cukup banyak begal dan kurang aman merupakan suatu hal yang tidak bisa dimungkiri lagi.
Seorang kriminolog Universitas Muhamadiyah Palembang, Sri Sulastri, dalam sebuah surat kabar pernah mengatakan bahwa tindak kejahatan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan. Kondisi hidup miskin cenderung membuat orang menjadi lebih berani melakukan tindak kejahatan karena hal itu terdorong dari kekurangan hidupnya yang serba kekurangan, sehingga mereka tidak berpikir panjang sebelum melakukan suatu perbuatan.
Sebagai contoh, penulis pernah mendengar cerita warga langsung di desa yang kehilangan motor ladang mereka karena di begal. Motor ladang sejatinya  motor yang hampir tidak ada nilai lagi karena motor ladang biasanya asal bisa jalan saja. Bayangkan jika motor seperti itu saja dibegal, siapakah lagi pelakunya selain orang miskin yang sedang terhimpit dengan kebutuhan hidupnya?
Beberapa ahli kriminolog menjelaskan kriminalitas adalah sebuah proses pembuatan keputusan yang rasional antara keuntungan yang diperoleh dengan risiko yang akan didapat ketika melakukan kejahatan. Pola pikiran inilah yang dialami oleh seseorang yang memiliki potensi untuk melanggar atau berbuat jahat. Oleh karena itu, ketika seseorang itu dilanda kehidupan ekonomi yang sulit, tentu rasionalitas pertimbangan antara keuntungan dan risiko akan cenderung lebih besar pada keuntungan sehingga tidak jarang orang yang miskin berbuat nekat dan melakukan tindak kejahatan.
Contoh yang nyata terjadi di Indonesia adalah saat reformasi. Saat itu, kondisi Indonesia sedang dilanda inflasi yang tinggi, perekonomian yang buruk serta tingkat kemiskinan yang cukup parah. Berdasarkan data pada website katadata.co.id, dalam 15 tahun terakhir sebelum tahun 1998, kemiskinan di Indonesia cenderung terus menurun. Pada tahun 1998, kemiskinan melonjak naik dari angka sekitar 17 persen di tahun 1996 menjadi 24 persen di tahun 1998. Saat itu, kebutuhan hidup juga tinggi karena angka inflasi mencapai angka 40 persen dan pertumbuhan ekonomi anjlok hingga angka minus 11 persen. Maka tidak heran jika saat reformasi terjadi, kerusuhan dan penjarahan terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dengan terpusat di ibu kota.
Berdasarkan data terbaru yang tersedia pada Publikasi Statistik Keamanan yang dikeluarkan BPS Provinsi Lampung, tindak kejahatan di Lampung pada tahun 2014 hingga 2015 cenderung meningkat. Angka risiko terkena tindak kejahatan dari sebelum hanya 99 di tahun 2014 menjadi 101 di tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa sekitar 101 dari seratus ribu penduduk berisiko terkena tindak kejahatan.
Selain itu, crime clock atau selang waktu terjadinya satu kejahatan dengan kejahatan berikutnya juga semakin menurun. Pada tahun 2014, selang waktu terjadinya kejahatan adalah sekitar 1 jam 7 menit berkurang menjadi sekitar 57 menit di tahun 2015. Data-data tersebut menunjukkan bahwa dalam periode tahun tersebut Provinsi Lampung menjadi semakin rawan kejahatan.
Menariknya, angka kemiskinan menunjukkan fakta yang berlawanan. Jika seharusnya dengan tingkat kejahatan yang semakin meningkat membuat angka kemiskinan semakin meningkat, namun data-data tentang kemiskinan tidak menunjukkan hal yang serupa. Persentase penduduk miskin di bulan September 2014 adalah sebesar 14,35% turun menjadi 13,53% di bulan september 2015. Selain itu, pada periode waktu yang sama, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan juga menurun. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1,90 menjadi 1,54 sedangkan indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,437 menjadi 0,379.
Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan tindak kejahatan yang tidak diikuti oleh peningkatan kemiskinan adalah kemampuan kepolisian dalam menyelesaikan tindak kriminal. Berdasarkan data terbaru yang tersedia, persentase penyelesaian tindak pidana oleh kepolisian meningkat sebesar 8,79% dari angka 58,9% di tahun 2014 menjadi 67,69% di tahun 2015.
Peningkatan ini tidak terjadi karena kasus kejahatan semakin banyak tetapi memang karena kinerja kepolisian yang meningkat. Hal ini dibuktikan dengan lebih besarnya selisih kenaikan jumlah tindak pidana yang diselesaikan dengan selisih jumlah tindak pidana yang terjadi. Di tahun 2015, jumlah tindak pidana sebesar 8.158 kasus meningkat sebesar 403 kasus.
Akan tetapi, jumlah tindak pidana yang diselesaikan di tahun 2015 meningkat sebesar 711 kasus dari sebelumnya 5.593 kasus menjadi 6.304 kasus. Selisih peningkatan kasus yang diselesaikan dan kasus yang terjadi hampir dua kali lipat yang berarti kemampuan polisi dalam menangani kasus kejahatan adalah karena peningkatan kinerja bukan karena peningkatan kasus.
Kembali kepada teori kejahatan yang merupakan proses pengambilan keputusan yang rasional, maka dengan terjadi peningkatan kinerja polisi dalam mengungkap kasus kejahatan membuat pertimbangan tersebut seakan menjadi seimbang. Kejahatan yang terjadi bisa saja terjadi lebih banyak. Namun, hanya terjadi sedikit peningkatan karena masyarakat miskin yang semula berniat melakukan tindak kejahatan mengurungkan niatnya.
Risiko tertangkap yang lebih besar membuat mereka berpikir dua kali dan lebih memilih untuk mencari sumber pemasukan lain. Di sinilah sumbangsih penting kepolisian dalam memutus hubungan antara peningkatan tindak kejahatan dan peningkatan kemiskinan. Sumber penghasilan lain yang mereka dapat itu bisa saja membuat mereka perlahan bisa keluar dari garis kemiskinan. Karena sesungguhnya jika seorang manusia senantiasa berusaha, mereka akan mendapatkan hasil yang terbaik.
Miris memang karena akhir-akhir ini kepolisian seakan diragukan kualitas dan kinerjanya. Kepolisian seakan bekerja tidak sepenuh hati dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tetapi ketahuilah bahwa sebenarnya mereka juga ikut membantu menumpas kasus kejahatan di sekitar kita dan senantiasa berupaya membuat kita merasa aman.
Sejatinya, penurunan kemiskinan yang diikuti dengan penurunan tindak kejahatan adalah sesuatu yang kita impikan untuk terjadi. Dan pihak kepolisian adalah garda pertama yang mampu mewujudkan hal tersebut untuk terjadi. Karenanya, kita harus senantiasa mendukung mereka dan juga berkontribusi dalam menjaga keamanan di sekitar lingkungan kita.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR