PEMBERANTASAN korupsi mesti terus digaungkan, sebab korupsi terbukti memberi dampak kebodohan dan kemiskinan. Bagaimana tidak, praktik terlarang itu memangkas lebih dari separuh anggaran yang mestinya digulirkan terutama untuk pendidikan.

Faktanya, berdasarkan laporan United Nations Development Programme (UNDP), peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia berada di urutan 113 dari 188 negara di dunia. Anggaran pendidikan yang berlimpah tidak berdampak maksimal.



Tidak berdampaknya anggaran pendidikan itu jelas salah satu musababnya adalah karena praktik korupsi. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan setidaknya ada 309 kasus korupsi pendidikan yang ditangani penegak hukum.

Uang rakyat yang dikorupsi dari sektor pendidikan tidaklah sedikit. Total kerugian negara mencapai Rp494,5 miliar. Secara perinci pada 2015 ada 17 kasus korupsi dalam dunia pendidikan, 2016 (54 kasus), 2017 (53 kasus), dan 2018 (53 kasus korupsi).

Melihat hal itu, tentu kita perlu lebih tanggap menjaga dana pendidikan agar benar-benar sesuai peruntukan. Jangan sampai anggaran pendidikan jadi ladang bancakan. Apalagi dana pendidikan dalam nota keuangan APBN 2019, naik berlipat-lipat.

Terdapat Rp308,4 triliun anggaran pendidikan disalurkan ke daerah. Perinciannya untuk anggaran fisik Rp16,9 triliun dan nonfisik Rp117,7 triliun. Jika tidak diawasi dan dipantau penggunaannya, anggaran superbesar itu amat rentan dikorupsi.

Dengan besaran anggaran tersebut, wajar pula jika kemudian setiap kebijakan terkait pungutan pendidikan untuk masyarakat menjadi polemik. Salah satunya dua rancangan peraturan gubernur (rapergub) Lampung yang akhirnya dibatalkan.

Alasan pembatalan itu terang benderang. Pembatalan itu sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi antirasywah itu menilai rapergub tersebut rawan dan masih memiliki banyak celah yang tidak dibenarkan secara hukum.

Ada dua rancangan pergub yang akhirnya dibatalkan KPK. Pertama, tentang peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri di Provinsi Lampung.

Kedua adalah rancangan pergub soal pungutan biaya pendidikan pada sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB) di Provinsi Lampung. Kedua rapergub itulah yang dinilai tidak dibenarkan secara hukum.

Sikap tanggap dan sigap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK untuk membatalkannya sungguh hal yang fair, dengan anggaran sangat besar dari APBN, tidak perlu lagi meminta partisipasi anggaran masyarakat dalam dunia pendidikan.

Meskipun partisipasi masyarakat itu terakomodasi melalui Permendikbud 75 tentang komite sekolah, hal itu bertentangan dengan semangat KPK untuk menghilangkan segala bentuk pungutan biaya pendidikan.

Apalagi, dunia pendidikan merupakan salah satu alat ideal KPK untuk memberikan kesadaran tentang bahaya korupsi sejak dini. Juga sebagai alat memutus generasi terpelajar dari budaya korupsi yang dapat membuat kelam nasib bangsa.

Pemerintah memang sudah seharusnya mengutamakan pendidikan bebas pungutan. Selain menutup wilayah remang-remang dan celah korupsi, hal itu juga mendongkrak semangat masyarakat meraih pendidikan setinggi-tingginya tanpa ada halangan biaya.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR