PERISTIWA pengeboman di Surabaya, beberapa hari lalu, merupakan tragedi kemanusiaan yang memicu perdebatan publik terkait dengan peran pendidikan dalam upaya menolak radikalisme. Di mana peran pendidikan dalam upaya untuk meretas nilai-nilai ekstrem/radikal yang menjadi sumber pemahaman terorisme?

Pertanyaan itu penting dikemukakan mengingat anak-anak telah tumbuh sebagai aktor baru dalam gerakan teroris di Surabaya, Jawa Timur. Baik pengeboman di Gereja Santa Maria maupun Kantor Polresta Surabaya, anak-anak dilibatkan dalam peristiwa naas itu.



Jika mengikuti survei beberapa lembaga tentang nilai-nilai radikal di kalangan remaja, sebenarnya peristiwa anak-anak dilibatkan dalam gerakan terorisme di Surabaya merefleksikan puncak dari gunung es. Menurut survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis pada 2016, ada 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak lagi relevan. Kemudian 84,8% siswa dan 76,2% guru menyatakan setuju dengan penerapan syariat Islam. Yang cukup mengejutkan ialah dalam survei tersebut ditemukan 4% orang Indonesia menyatakan setuju terhadap kelompok militan Islamic State (IS).

Responden rata-rata berusia 19—25 tahun, sedangkan 5% yang setuju negara IS berusia mahasiswa. Survei yang dirilis LIPI itu sekaligus memaparkan perkembangan gerakan-gerakan kemahasiswaan di berbagai kampus di Indonesia, yang hingga saat ini sebagian besar didominasi kelompok Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), yang berkiblat secara ideologis ke gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir.

Gambaran itu memperlihatkan terabaikannya pusat-pusat pendidikan, sekolah, dan kampus sebagai pusat ideologisasi. Sekolah dan kampus sekadar menjadi bengkel latihan untuk membekali siswa/mahasiswa keterampilan yang menjadi modal mereka ke gelanggang persaingan pasar. Setelah 20 tahun bangsa Indonesia keluar dari rezim otoritarianisme Orde Baru, negara kehilangan legitimasi untuk membangun visi ideologisnya melalui dunia pendidikan.

Pendidikan P4, misalnya, sebagai upaya penyemaian nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai pelanggengan otoritarianisme Orde Baru. Oleh karena itu, pendidikan itu dihapuskan. Sayangnya, ketika kelas indoktrinasi P4 ini dihapus, kevakuman di kelas itu justru dimanfaatkan dengan baik oleh gerakan berideologi lain, yakni gerakan-gerakan berbasis agama (Islam).

 

Ideologi Alternatif

Yang menjadi persoalan ialah ideologi keagamaan yang dikembangkan di kampus dan sekolah itu tidak sinergis, bahkan berdiri secara diametral dengan ideologi negara. Survei yang dirilis LIPI tersebut menggambarkan situasi itu.

Namun, menguatnya gerakan keagamaan sebagai ideologi alternatif itu sebenarnya merupakan tren global atas melemahnya konsolidasi negara kebangsaan akibat menguatnya sistem pasar bebas (neoliberal). Mekanisme pasar bebas itu mendesak peran negara lebih minimal sehingga di berbagai tempat terjadi privatisasi, termasuk privatisasi dunia pendidikan.

Pendidikan berubah orientasi menjadi sarana menciptakan generasi konsumtif, berorientasi ekonomi (economic utility), serta mengejar keterampilan teknologi secara mekanik tanpa dibekali nilai-nilai bersama sebagai warga negara, warga dunia (global citizenship) dengan sikap kritis dan skeptisisme intelektual.

Di Amerika saat ini, sekolah kehilangan narasi-narasi yang mentransendensi nilai-nilai kebangsaan. Sekolah-sekolah di Amerika tidak lagi mengajarkan materi civic education yang menghadirkan nilai-nilai kebangsaan, mengenali keragaman yang menjadi karakter identitas Amerika. Kini mereka terpukul, seusai kemenangan Donald Trump, nilai-nilai warga Amerika dikuasai kecemasan menghadapi dunia baru; ketakutan dengan Islamo, takut terhadap pendatang, dan lain-lain. "He who has a why to live can bear with almost any how," kata Nietzche.

Nilai-nilai itulah yang kini ditinggalkan, termasuk di Indonesia. Anak-anak disekolahkan sekadar dibekali keterampilan melek teknologi. Namun, mereka tidak diberi bekal pengetahuan mengapa dan untuk apa teknologi diciptakan bagi kemajuan manusia.

Mekanisasi kehidupan termasuk di dunia pendidikan menciptakan individu yang kering, teralienasi dari kehidupan sosial yang beragam. Mereka mengalami dahaga atas dunia kehidupan karena orientasi kehidupan anak-anak sekolah saat ini makin dikuasai logika-logika ekonomi dan instrumental.

Horkheimer menggambarkannya sebagai manusia satu dimensi (one dimensional man). Seusai mendapat ijazah sekolah, mereka cuma mau menjawab pertanyaan sederhana. Nanti kalau sudah lulus, bekerja di mana? Gajinya berapa? Sekolah tidak menyediakan jawaban atas pertanyaan eksistensial yang dihadapi anak didik mereka.

 

Fantasi Kehidupan

Bukan kebetulan jika kevakuman untuk mencari jawaban eksistensial itu diisi aliran ideologi keagamaan. Mereka menyediakan jawaban otoritatif untuk membekali pengikutnya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, mereka yang terlibat dalam indoktrinasi seperti ini biasanya dimulai dari krisis eksistensial. Kolonisasi dunia kehidupan/pendidikan oleh determinasi ekonomi dihadapkan dengan counter-kolonisasi.

Ironisnya, gerakan counter-kolonisasi itu justru mendorong ke nihilisme. Mereka membangun fantasi kehidupan 'di sana' sementara merusak kehidupan bersama dan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka membangun pemahaman yang mencurigai semua kehidupan di dunia karena dianggap bersumber dari kekafiran. Mereka menanamkan nilai pengorbanan yang merusak patriotisme dan semangat universal hak asasi manusia.

Tiba saatnya mengisi dunia pendidikan dengan pemahaman, konsep, dan visi yang dapat mengubah kehidupan menjadi lebih baik, lebih manusiawi, dan bermartabat. Perlu gerakan bersama untuk menyeleksi kembali materi keagamaan dan moral di sekolah dan kampus. Materi agama dan moral yang disandingkan dengan nilai-nilai kebangsaan menjadi krusial untuk dihadirkan kembali di sekolah. Justru materi itulah yang khas Indonesia, bahkan diakui ulama negara lain, yakni dikenalnya Islam Indonesia yang berpaham ahlusunah waljamaah sebagai Islam wasathiyah (Islam moderat).

Menurut Grand Syaikh Al-Azhar, Ahmad M Al Thayyib, Indonesia memiliki syarat sebagai poros Islam wasathiyah karena memiliki Pancasila sebagai common denominator. Menurut Syaikh, Pancasila yang telah menjadi sumber nilai dan falsafah bangsa Indonesia ini sesungguhnya mencerminkan esensi dari nilai-nilai Islam itu sendiri.

Salah satu kredo keagamaan yang pernah diciptakan KH Hasyim Asyari ialah hubbul waton minal iman (cinta Tanah Air bagian dari iman). Gagasan itu sudah lama menjadi materi penting di sekolah-sekolah NU. Gagasan itu perlu dikembangkan menjadi materi keagamaan di semua sekolah di Indonesia dengan metode dan cara-cara yang baru demi melawan pemahaman keliru kelompok terorisme.

 

Artikel Juga Dapat Dibaca di www.lampungpost.id

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR