SALAH satu kelemahan bangsa ini adalah pendek memori masa lalu. Setiap persoalan cepat dilupakan sebelum sempat memetik pelajaran penting di baliknya.
 Ketika persoalan yang sama datang lagi pun kembali dilupakan dan situasi itu terus berulang.

Contoh paling jelas adalah angkutan dengan tonase berlebih yang menjadi penyebab kerusakan infrastruktur di Lampung. Hampir setiap tahun jalan dan jembatan rusak dan penyebabnya hampir sama.
Namun, nyaris tidak ada langkah penanganan yang strategis dari pemerintah.



Kali ini, Jembatan Way Umpu, Kampung Negeribaru, Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan, rusak. Warga sekitar langsung menunjuk penyebabnya adalah truk pengangkut batu bara.

Kondisi jembatan sangat memprihatinkan karena ada lubang cukup besar. Para pengendara harus berhati-hati sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Kerusakan jembatan di jalur lintas Sumatera itu harus menjadi perhatian serius pemerintah, terlebih menjelang arus mudik Lebaran 2018.

Berdasar pada data 2017, dari 1.693,273 km jalan di Lampung, dalam kondisi baik hanya 60,172%, sedang 9,848%, rusak ringan 6,379%, dan rusak berat 23,601%. Artinya, sepanjang 399,5 km jalan provinsi dalam kondisi rusak berat.
Penyebab kerusakan jalan provinsi pun akibat maraknya muatan dengan tonase berlebih.

Dari hasil kajian, kendaraan yang melintas di jalan provinsi dan jalan nasional di Lampung tidak boleh melebihi 20 ton. Faktanya, setiap hari puluhan kendaraan jumbo berkapasitas 30 ton—40 ton bebas melintas di jalanan.
Rencana menyetop semua angkutan bertonase besar di Lampung sudah dimulai sejak 2012. Faktanya hampir semua jenis angkutan bebas melintas. Pembatasan muatan penting untuk melindungi jalan dan jembatan dari kerusakan.

Banyak aturan bisa dipakai menindak tegas angkutan dengan tonase berlebih. Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan hasil tambang yang melewati jalan umum harus mematuhi perundang-undangan.
Selain itu, aparat juga bisa memakai UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk Lampung, Surat Edaran Gubernur Nomor: 045.2/1990/III.06/2013 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara pun masih berlaku. Sesuai dengan surat edaran itu, truk yang melebihi tonase tidak diizinkan melintas dan harus balik arah.

Selama ini terbukti, imbauan dan sanksi tilang tidak memberikan efek jera. Perlu sanksi tegas terhadap sopir truk dan pengusaha batu bara. Pengusaha juga harus mematuhi aturan. Jangan hanya mempertimbangkan keuntungan, tapi merusak fasilitas publik. n

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR