BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Teknis, Ahmad Fauzan mengatakan bahwa pencurian suara antar calon anggota legislatif pada pemilihan umum (Pemilu) pada 17 April 2019 akan dikenakan pidana. Mengingat dinamika politik penuh dengan intrik untuk memperebutkan kursi wakil rakyat, ia menjamin bahwa tidak ada potensi pencurian suara antar caleg disatu partai politik dan satu dapil.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 532 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan-denda paling banyak Rp48 juta.



"Gimana caranya bisa ngerubah suara caleg. Kalau ada yang merubah kena sanksi pidana," katanya kepada Lampost.co, Selasa (24/7/2018).

Dia menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 422 untuk penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

"Jaminan kita mengawal ketat tidak ada curi-curi suara," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR