KOTA Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.251.642 jiwa (tahun 2016) dengan kepadatan penduduk sekitar 8.400 jiwa/km². Bandar Lampung berdasarkan jumlah penduduk merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang.

Secara hidrologi, Kota Bandar Lampung mempunyai tiga sungai besar, yaitu Way Kuala, Way Betung, dan Way Kuripan, serta 19 sungai-sungai kecil, antara lain Way Awi, Way Penengahan, Way Simpur, Way Galih, Way Kupang, Way Lunik, Way Kunyit, Way Kedamaian, Way Kemiling, Way Halim, Way Langkapura, Way Sukamaju, Way Keteguhan, Way Simpang Kanan, Way Simpang kiri, Way Betung, dan lainnya, dengan panjang keseluruhan sungai sekitar 115,505 km.



Semua sungai tersebut merupakan DAS (daerah aliran sungai) dengan luas sekitar 31,573 km² yang berada dalam wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung. Kesemuanya setiap saat membawa limbah cair maupun limbah padat.

Masalah pencemaran dan pendangkalan sungai yang terjadi selama ini di Bandar Lampung tidak terlepas dari sistem dan mekanisme pengelolaan limbah cair dan limbah padat, termasuk sampah rumah tangga.

Proses Terjadinya Banjir

Banjir disebabkan tiga faktor, yakni (1) kondisi alam (statis): geografi, topografi, dan geometri sungai; (2) peristiwa alam (dinamis): curah hujan, pasang laut, pendangkalan, dan subsidence; (3) kegiatan manusia (dinamis): tata ruang DAS, permukiman di dataran banjir, peruntukan floodplain, drainase, sampah, bangunan di badan sungai, berkurangnya resapan air, kurangnya pengawasan, dan lemahnya penegakan hukum. Ketiga faktor tersebut memicu dan memacu terjadinya bencana banjir.

Air sebagai salah satu unsur penyangga kehidupan memiliki karakteristik dapat terbarukan dan dinamis. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah, sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam suatu waktu di setiap wilayah.             

Pertambahan penduduk yang disertai dengan tingginya arus urbanisasi ke perkotaan menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari. Permasalahan semakin tambah sulit karena keterbatasan lahan untuk tempat pengolahan akhir (TPA) sampah.

Besarnya timbunan sampah yang tidak dapat tertangani menyebabkan berbagai permasalahan. Dampak langsung akan menimbulkan berbagai penyakit, sedangkan dampak tidak langsungnya yaitu bencana banjir yang disebabkan terhambatnya arus sungai.

Pengelolaan Sungai-Laut

Hasil penelitian tahun 2015 menyebut Indonesia menjadi negara terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok sebagai penyumbang sampah ke laut. Bayangkan, sampah plastik yang terbawa ke lautan mencapai hingga 8 juta metrik ton/tahun.

Pemerintah Pusat mengantispasinya dengan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik Laut (2018) terdiri dari empat pilar utama, yaitu (1) perubahan perilaku, (2) mengurangi sampah plastik yang berasal dari daratan,(3) mengurangi sampah plastik di daerah pesisir dan laut, serta (4) penegakan hukum dan mekanisme pendanaan. “Masalah sampah ini kait-mengait antara satu dengan yang lain, dari mulai kesehatan, wisata, hingga pertumbuhan ekonomi," kata Menko Kemaritiman (2018).

Sampah plastik yang terbawa ke laut memberikan dampak negatif terhadap ekosistem di wilayah pesisir, salah satunya ekosistem terumbu karang dan mangrove menjadi terganggu bahkan bisa menyebabkan kematian bagi benih mangrove dan terumbu karang. Dari sampah plastik juga akan berdampak pada kehidupan manusia terutama kesehatan, bahaya racun bisa masuk ke tubuh melalui air yang kita gunakan dan juga makanan hasil laut yang biasa kita konsumsi.

Sampah plastik berpotensi menurunkan atau bahkan dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem pesisir. Penanganan pencemaran sebaiknya lebih berfokus dalam membersihkan sampah di daratan pemukiman dan sungai daripada mengambil plastik yang sudah mengambang di lautan.

Sebagai contoh, Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini, mempunyai beberapa cara menanggulangi sampah mencemari laut, seperti dengan meninggikan pagar atau tembok jembatan dan memasang jaring di tengah laut. Bagaimana dengan kebijakan Bandar Lampung?

Prinsip 4R

Produksi bersih merupakan salah satu pendekatan untuk merancang ulang industri yang bertujuan mencari cara-cara pengurangan produk-produk samping yang berbahaya, mengurangi polusi secara keseluruhan, dan menciptakan produk-produk dan limbah-limbahnya yang aman dalam kerangka siklus ekologis. Prinsip-prinsip produksi bersih adalah penerapan dalam keseharian misalnya dengan menerapkan prinsip 4R.

Pertama, reduce (mengurangi). Sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Kedua, reuse (memakai kembali). Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable (sekali pakai, buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.

Ketiga, recycle (mendaur ulang). Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri nonformal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Keempat, replace (mengganti), Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah baran-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, dan didukung sepenuhnya oleh political will pemerintah serta menjadi gerakan masyarakat keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, misi Indonesia bebas sampah pada tahun 2025 dapat terwujud.

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan pencemaran sungai dan mengurangi bencana banjir disarankan beberapa solusi. (1) Pendekatan publik works (ke-PU-an) untuk lebih mengefektifkan penataan aspek kuantitas aliran air dalam DAS. (2) Penataan kawasan resapan alami di daerah hulu: hutan, kebun teh, dan pola bertani dengan kaidah konservasi tanah dan air. (3) Perawatan situ-situ alami. (4) Pembuatan sumur resapan di tingkat rumah tangga dan permukiman. (5) Perlu dilakukan kajian hidrodinamika kawasan yang mampu melakukan simulasi kenaikan muka air dengan perubahan morfologi dasar akibat pengendapan sedimen serta simulasi perubahan garis pantai.

(6) Re-engineering natural flushing yang cukup dengan menggunakan kajian model hidrodinamika dan rencana pengelolaan sedimen jangka panjang untuk menjamin akumulasi sedimen di muara tidak mengakibatkan kenaikan muka air yang signifikan. (7) Perlu dilakukan kajian hidrodinamika kawasan yang mampu melakukan simulasi sebaran termal dari cooling water system, sebaran total suspended solid (TSS) pada saat kegiatan reklamasi, sebaran polutan, oil spill, dan kualitas air selama masa konstruksi dan pasca-konstruksi, serta perlu diantisipasi pentahapan pelaksanaan konstruksi.

(8) Penanggulangan banjir terkait erat dengan upaya revitalisasi lahan di lokasi sekitar reklamasi dengan pemanfaatan beberapa teknologi antara lain polder, perbaikan sistem mikrodrainase, serta upaya teknis lainnya yang perlu dikaji lebih mendalam seiring dengan kajian-kajian lainnya. (9) Kajian hidrodinamika harus didasarkan oleh batas-batas alami bukan oleh batas-batas administratif.

Mudah-mudahan, beberapa pemikiran ini menggugah kita semua, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk memiliki masterplan tentang pengelolaan sungai, sehingga Bandar Lampung dapat mengelola sungai-sungai dari pendangkalan dan pencemaran dalam menyongsong Bandar Lampung menuju kota metropolitan. Semoga!

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR