“MENCEGAH lebih baik daripada mengobati” adalah adagium yang sering kita dengar dalam menjaga kesehatan. Begitu pula dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, seyogianya diutamakan kegiatan pencegahan daripada pemidanaan. Penjatuhan pidana tidak akan mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi.

Penjatuhan pidana/penindakan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses persidangan membutuhkan biaya besar, baik pada kepolisian, kejaksaan, KPK, maupun pengadilan. Bahkan, menjadi “lucu-lucuan” ketika marak penyidikan dan penuntutan dana BOS sekolah dan bantuan raskin di desa dengan plafon biaya sekitar Rp200 juta ternyata nilai kerugian negara hanya sekitar Rp5 juta sampai 10 juta.



KITA sering terperangah, misalnya dengan adanya putusan pengadilan memidana koruptor untuk mengembalikan kerugian negara sekitar Rp100 miliar dengan menyita harta bendanya yang apabila tidak mencukupi diganti subsider beberapa bulan kurungan/penjara. Dalam praktiknya, harta benda koruptor tersebut telah beralih ke pihak lain. Kalaupun dapat disita, harta benda tersebut tidak laku dijual lelang sehingga koruptor menjalani tambahan hukuman subsider saja.

Belakangan ini, penindakan KPK begitu masif, mulai perkara-perkara besar miliaran rupiah sampai kasus OTT panitera dan hakim di Tangerang dengan nilai Rp30 juta. Maraknya penindakan tanpa dibarengi dengan kegiatan pencegahan kurang menunjukkan maruah  terbentuknya KPK. Sebagaimana diketahui, latar belakang adanya KPK  merupakan amanat Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Peran KPK

UU No. 30 Tahun 2002 (UU KPK) yang menjadi dasar hukum KPK terdiri dari beberapa deputi, yaitu (1) Deputi Bidang Pencegahan yang terdiri dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Direktorat Gratifikasi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Direktorat Penelitian dan Pengembangan. (2) Deputi Bidang Penindakan yang terdiri dari Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, dan Direktorat Penuntutan. (3) Deputi Bidang Informasi dan Data yang terdiri dari Direktorat Pengolahan Informasi dan data, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi, dan Direktorat Monitoring. (4)  Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang terdiri dari Direktorat Pengawasan Internal dan Direktorat Pengaduan Masyarakat.

Secara perinci, tugas KPK diatur dalam Pasal 6 UU KPK, yaitu (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; (e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pasal itu, terlihat betapa besar peran, tugas, dan wewenang dari KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, mengenai hal ini dijelaskan dalam penjelasan umum dari UU KPK, KPK: (1) dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counter partner yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; (2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; (3) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism); (4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

KPK dan Polisi-Kejaksaan

Sebagaimana ketentuan itu, dapat ditarik suatu benang merah bahwa KPK harus menjadikan kepolisian maupun kejaksaan sebagai counter partner yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini dapat dipahami mengingat keberadaan KPK tidak sampai pada daerah-daerah, terutama kabupaten/kota. Apabila KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sendiri, akan mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan serta pembengkakan pembiayaan. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan sehingga untuk penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi secara teknis dan praktis dengan tetap bekerja sama dan supervisi KPK.

Demikian pula tentang fungsi KPK untuk tidak memonopoli penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta fungsi lainnya, yaitu sebagai pemicu dan pemberdaya institusi dan fungsi melakukan supervisi dan memantau instansi yang telah ada. Hal ini menandakan dalam hubungan fungsional antara KPK dan kejaksaan dan/atau kepolisian akan tetap memberikan peran yang besar kepada kedua institusi penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) untuk tetap melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Korupsi merupakan masalah bersama. Karena itu, KPK harus menggalang kerja sama dengan berbagai pihak terkait baik dari masyarakat maupun penyelenggara negara sebagai stakeholders dari upaya pemberantasan korupsi, baik dari dimensi penindakan maupun dari dimensi pencegahan. Pada dimensi penindakan, KPK mengoordinasikan dan menyupervisi berbagai lembaga baik instansi penegak hukum (Polri dan kejaksaan) dan instansi pengawas fungsional pemerintahan (Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Bawasda) dengan mengoptimalkan peranan dan fungsinya.

KPK juga melakukan sendiri penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi berdasarkan undang-undang yang dapat dilakukan KPK, sedangkan dari dimensi pencegahan KPK berperan melakukan pengkajian-pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, sistem, mekanisme kerja, pengendalian, dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan serta mengusulkan perbaikannya. Tindakan perbaikan itu sangat penting dan amat tergantung pada komitmen pimpinan instansi penyelenggara-penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif serta keteladanan para penyelenggara negara.

Peran pimpinan eksekutif pemerintahan, pimpinan, dan anggota legislatif serta yudikatif menjadi sangat penting sebagai penggerak utama perubahan dalam upaya pencegahan korupsi. Peran masyarakat sendiri sangatlah penting dalam dimensi pencegahan dengan suatu sikap “zero tolerance” terhadap korupsi dengan menyatakan tidak terhadap setiap bentuk korupsi juga secara konsisten melakukan “desakan” kepada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk bersama sama memberantas korupsi.

Pada dimensi penindakan KPK mengoordinasikan dan menyupervisi berbagai lembaga baik instansi penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) dan instansi pengawas fungsional pemerintahan (Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Bawasda) dengan mengoptimalkan peranan dan fungsinya. KPK juga melakukan sendiri penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi berdasarkan undang-undang yang dapat dilakukan KPK, sedangkan dari dimensi pencegahan KPK berperan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, sistem, mekanisme kerja, pengendalian, dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan serta mengusulkan perbaikannya.

Tindakan perbaikan itu sangat penting dan amat tergantung pada komitmen pimpinan instansi penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif serta keteladanan para penyelenggara negara.

Peran pimpinan eksekutif pemerintahan, pimpinan, dan anggota legislatif serta yudikatif menjadi sangat penting sebagai penggerak utama perubahan dalam upaya pencegahan korupsi. Peran masyarakat sendiri sangatlah penting dalam upaya pencegahan dengan sikap zero tolerance terhadap korupsi dengan menyatakan tidak terhadap setiap bentuk korupsi juga secara konsisten melakukan desakan kepada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif bersama-sama memberantas korupsi. 

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR