BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Penasehat Hukum terdakwa kasus perambahan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Aan Jamaloedin, menilai kasus yang menimpa klienya janggal, lantaran dia (terdakwa) tidak mengetahui persoalan kerusakan lingkungan seperti yang disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP.

Primaditya Wirasandi kuasa hukum terdakwa mengatakan empat orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan hanya satu yang mengenal terdakwa, perkenalan itu pun saat terdakwa melihat pembangunan tambak yang dilakukan dilokasi sekitaran TNBBS.



"Dia ini (terdakwa) hanya hanya pekerja yang disuruh mengurus izin, yang menyuruh sudah divonis bersalah, apakah terdakwa tahu soal ada hutan yang dirusak kan tidak, nah dalam pasal yang didakwakan mereka pasal 33 padahal dia ini hanya disuruh mengurus izin, izinnya pun beluk keluar," kata Primaditya Wirasandi seusai sidang di PN Tanjungkarang, Rabu (11/7/2018).

Menurutnya, tidak ada satu pun saksi yang menyebutkan atau yang mengetahui apa peran terdakwa. "Hanya satu saksi yang mengenal terdakwa, saksi ini pun tahunya dia utusan dari PT Indomrin Aquaculture Farm, apakah terdakwa tahu soal kerusakan hutan atau lain sebagainya kan tidak, dia ini hanya diperintah mengurus surat izin," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR