BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Luhud Simanjuntak, penasehat hukum Direktur PT Prabu Sungai Andalas atas nama terdakwa Gilang Ramadhan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum KPK dengan pidana penjara selama 3 tahun serta denda Rp200 juta, subsider 5 bulan penjara merasa keberatan atas tuntutan yang JPU KPK, pada Rabu (28/11/2018).

Seusai sidang, Luhut menyatakan jika tuntutan Jaksa KPK terlalu berat. Seharusnya, kata dia, Jaksa menuntut Gilang seringan-ringanya. "Berat menurut saya, seharusnya seringan-ringannya, penerapan pasalnya juga tidak cocok seharusnya ya, itu tadi soal perbuatan," katanya.



Luhut juga tidak setuju jika kliennya dikaitkan dengan perbuatan lainya. Padahal, kata dia, Gilang hanya bertanggung jawab terhadap uang yang dia berikan sejak 2016 hingga 2018. "Pertanyaanya begini terkait dengan uang-uang yang lain siapa yang harus bertanggung jawab. Gilang itu hanya berkaitan dengan uang yang dia berikan di 2016, 2017 dan 2018 selebihnya tidak," katanya.

Berita terkait:

Jaksa KPK Tuntut Bos PT Prabu Sungai Andalas 3 Tahun Penjara

Tiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut terdakwa suap fee proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa atas nama Gilang Ramadhan (28) Direktur PT Prabu Sungai Andalas dengan pidana penjara selama tiga tahun, Rabu (28/11/2018) di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR