BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pengamat kebijakan publik Unila Dedi Hermawan mengatakan BPPLHD tidak boleh menutup-nutupi informasi yang harus diketahui masyarakat apalagi itu menyangkut suatu aturan. "Ya harus disampaikan, dijelaskan," kata dia, Selasa (7/8/2018).

Menurut Dedi jika memang penarikan retribusi itu ada perwalinya berarti tidak ilegal. "Iya walau tidak ada perdanya, perwali bisa, tidak masalah," kata dia.



Namun jika tidak ada payung hukum samasekali, itu artinya yang dilakukan penarikan retribusi tersebut ilegal. "Ya kalau tidak ada aturannya berarti pungli dong," kata dia.

Baca Juga:

DPRD Beberkan Payung Hukum Retribusi TPA Bakung

Untuk itu sudah semestinya dinas atau badan terkait menjelaskan kepada masyarakat. Jangan ada ditutup-tutupi supaya masyarakat tidak bertanya-tanya dan tahu dasar penarikan retribusi tersebut.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR