KOTABUMI (Lampost.co)-- Pahit dan getir dirasakan warga akibat keserakahan oknum-oknum yang berlindung di balik perusahaan oleh masyarakat di 12 desa dan 3 Kecamatan Sungkai-Bunga Mayang. Bagaimana tidak persero yang berlabel plat merah milik pemerintah kuat dugaan menyerobot lahan kehidupan hingga beberapa generasi disana. 

Warga harus melalui hidup getir dengan berprofesi sebagai buruh lepas atau yang biasa disebut warga disana sebut upahan serabutan. Terkadang hukum itu benar adanya tumpul kebawah, dan letak pemerintah tidak ketahuan jua. Sebab, tanah yang menjadi tempat menyambung hidup turun-temurun harus rela dipaksa berubah kepemilikannya.



"Sehingganya beginilah keadaan kami sekarang, tidak tahu harus mengadu kepada siapa karena telah berulang kali nihil hasilnya. Mulai dari pemerintah daerah, wakil rakyat yang duduk di kursi dewan terhormat dan banyak lagi lainnya. Itupun telah diusahakan berdekade lamanya, bahkan lintas generasi tidak menemui ujung-pangkalnya, "kata Farhudin Amin, warga setempat dalam pertemuan dengan Assiten Staf Khusus Presiden-RI, Sekretariat Kabinet, Riyan Sumindar.

Keadaan gamang tentunya menjadi makanan sehari-hari keberlangsung satu generasi disana. Apa yang dijanjikan tidak ada realisasinya, bahkan lebih naasnya yang menjadi hak rakyat kecil berupa sebongkah tanah diusahakan sebagai ladang pertanian yang menjadi pencaharian utama  diserobot paksa. Berbagai cara juga dilakukan, mulai dari pemaksaan dengan tindakan langsung sampai berbau gratifikasi dipertotonkan secara tidak lazimnya.

"Anak-cucu kami harus bagaimana pak kalau begini, jangankan mau hidup layak bertahan dengan keadaan ini saja kami rasa tidak ada kesanggupannya lagi. Bingung tempat mengadu kemana, mungkin karunia Ilahi lah yang bisa mengangkat derajat kami yang sedang di bawah. Entah kapan dan bagaimana pula keluarga kami dapat bangkit ketempat yang paling mendapat diridoinya di
dunia ini, " katanya.

"Bahkan sampai ada dari luar negeri menjadi jajarannya, dengan fasilitas dan tunjangan melebihi kata cukup disana. Sementara penduduk asli harus bersusah-payah menyambung hidup menjadi buruh lepas serabutan yang terkadang memenuhi kebutuhan harianpun harus kembang-kempis. CSR atau kepedulian perusahaan anak BUMN pun tidak ada dirasa manfaatnya oleh masyatakat seperti janjinya dahulu, "tambah, Adian Munzir warga lainnya yang tergabung dalam wadah perjuangan Sabaisai.

"Itu nyata kok disini, bisa dilihat kehidupan kami di sini. Warga lokal harus menerima getirnya kehidupan akibat keserakahan penguasa. Kami merasakannya benar, dan tak tahu kapan akan berakhir kisah ini, " ujarnya.

Warga memgakui kerap dipertontonkan kekerasan. Dengan mengerahkan petugas keaman dari Brimob Polda Lampung menggunakan senjata lengkap yanv berjaha di lahan nersengketa.

"Jangankan kami mau mempertahankan hak kami yang sudah turun menurun itu, untuk dekat pun tak sanggup. Karena melihat senjata laras panjang dikenakan petugas kesatuan di Polda Lampung itu membuat ciut nyali. Sampai suatu ketika kami dipenjara di Polrea Lampura karena mempertahankan hak, dan disana untuk keluar disodorkan peenyataan," ujar warga.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR