KOTABUMI (Lampost.co) -- Penanganan kasus pedofilia (kejahatan seksual pada anak) yang menjerat salah satu oknum pegawai negeri sipil (PNS) masih menunggu laporan dari
pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Utara tempat dia bertugas.

Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Mankodri di ruang kerjanya, Selasa (7/8/2018) mengatakan pihak Inspektorat masih menunggu laporan dari Disdikbud dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait putusan hukum atau vonis tetap dari pengadilan untuk kasus pedofilia yang menjerat salah satu oknum PNS di lingkungan Disdikbud. Merujuk dari hasil putusan vonis pengadilan itu, pihaknya akan menetapkan sanksi bagi oknum pegawai tersebut.



"Secara prosedural, tindakan Inspektorat terkait perkara hukum kasus pedofilia yang menjerat oknum PNS mesti merujuk dari laporan vonis pengadilan yang disampaikan instansi pemerintah tempat dia bertugas dan BKD. Bila vonis pengadilan yang diterima pelaku itu lebih dari 2 tahun penjara, berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang aparatus sipil negara (ASN), pelaku akan mendapat sanksi terberat yakni dibebaskan dari tugas atau di pecat," ujarnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR