BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemerintah provinsi Lampung merumuskan penguatan pelaksanaan pemerintah desa (pemdes) dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan nawa cita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran. 

Sekretaris Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis menjelaskan Pemprov perlu mengembangkan kebijakan program untuk mendorong adanya pembangunan dari dan untuk masyarakat di lokasi-lokasi desa tertinggal dengan memanfaatkan potensi dan pranata sosial khas yang ada di Lampung. 



Atas hal itu, pemprov memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dan desa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang desa terutama dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan desa. Perlu ada berbagai penguatan, khususnya pada kapasitas pemdes dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya.

"Dari situ perlu adanya penguatan peran pemkab dalam membina dan mengawasi pemerintahan di desa-desanya," kata Hamartoni saat upacara mingguan bersama Aparatur Sipil Negara lingkungan Pemprov di lapangan korpri, Senin (2/7/2018).

Disamping itu, lanjutnya, mendorong Bupati/Walikota dalam mengawal program padat karya tunai dan penguatan peran kecamatan dan organisasi perangkat daerah dalam mendampingi desa menyusun RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa. "OPD dapat kecamatan adalah unsur pemerintah yang paling dekat dengan desa," ujarnya.

Menurutnya, konsep pembangunan berbasis pada masyarakat menjadi sangat relevan untuk diimplementasikan, karena berbeda dengan konsep pembangunan pada umumnya. Sebab, titik temu dari konsep pembangunan lebih mengacu pada pelayanan yang berbasis kemasyarakatan.

Ditingkat pusat program pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui pemberuan bantuan dana langsung untuk pembangunan-pembangunan, yaitu dana desa. Dimana, ditahun 2018 ini Lampung mendapatkan alokasi sebesar Rp2.08 triliun untuk 2.435 desa di 13 kabupaten. Dengan tahap I yang telah disalurkan sebesar  Rp392 miliar.

"Di provinsi, kami ada program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai. Hasilnya, dari 380 desa tertinggal di Lampung, pemprov sudah mengentaskan 261 desa dan tersisa 119 desa lagi. Tahun 2019 ini targetnya 119 desa itu harus terentaskan semua. Kami yakin bisa menyelesaikannya," tuturnya.

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR