BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemerintah provinsi Lampung menghimbau taksi daring untuk melengkapi seluruh persyaratan dalam beroperasi. Hal tersebut sebelum terbitnya peraturan pemerintah pusat yang berimbas pada penindakan tegas terhadap pengemudi yang belum melengkapi perizinannya.

Kepala Dinas Perhubungan Lampung, Qodratul Ikhwan menjelaskan hingga kini baru sedikit unit taksi daring yang telah melengkapi persyaratan administrasi dan fisik untuk angkutan umum tanpa trayek baik dari Gojek maupun Grab.



"Walaupun banyak yang belum melengkapi persyaratan, belum ada kebijakan dari pusat untuk kami melakukan penindakan. Jadi kami tunggu kebijakan pusat. Kalau kata pusat sudah bisa melakukan penindakan, baru kami bisa putuskan untuk menindaknya," kata Qodratul kepada Lampost.co, Jumat (6/7/2018).

Saat ini, lanjutnya, pihaknya terus menghimbau pelaku usaha taksi daring untuk segera melengkapi perizinannyanya. Sebab, jangan sampai ketika pemerintah pusat sudah mengintruksikan menindak, tetapi pelakunya belum ada yang mengurusi perizinannya.

"Cepat atau lambat akan ditertibkan. Jangan sampai ketika sudah terlanjur nyaman di dunia usaha ini, tetapi hanya gara-gara tidak melengkapi administrasi jadinya tidak boleh beroperasi. Apalagi, sekarang pelakunya itu dibatasi dan kuotanya kan tidak banyak," ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya akan melakukan operasi dan penindakan ketika aturan dipusat keluar. "Dari pusat belum ada arahan untuk menindak. Kalau penertiban itu kan penindakan untuk menempelkan stiker yang sudah atau yang belum memenuhi izin-izinnya dan kelambagaannya," tuturnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR