BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Pemerintah Provinsi Lampung menolak masuknya ayam broiler hidup maupun karkas ke wilayah Lampung tanpa dilengkapi dokumen rekomendasi pemasukan dan sertifikat veteriner (SKKH) dari daerah asal. Rekomendasi itu diberikan atas kerja sama antara Balai Karantina Pertanian Lampung dan Balai Karantina Pertanian Wilayah Cilegon sebagaimana diatur Perda Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Wilayah Lampung.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampungm Kusnardim mengatakan pembatasan masuknya ayam broiler ini menyikapi kondisi perunggasan secara nasional karena terjadi penurunan harga ayam broiler mendekati Rp10 ribu di beberapa wilayah sementara biaya produksi mencapai Rp19 ribu.



"Kondisi harga di Lampung saat ini masih di atas Rp20 ribu sehingga dikhawatirkan akan terjadinya aliran ayam broiler dari Jawa ke Sumatera yang akan berdampak pada kondisi perunggasan di wilayah Lampung," kata Kusnardi, Senin (17/6).

Ia menerangkan kapasitas kandang ayam broiler di Lampung sekitar 15 juta ekor dengan chick in per periode sebanyak 7,5—8 juta ekor sehingga ketersediaan stok dalam 1 tahun 60—90 juta ekor. Kebutuhan masyarakat Lampung selama 1 tahun sekitar 35 juta ekor.

Lampung masih surplus ayam broiler karena merupakan daerah produsen dan serta menyuplai ayam ke wilayah luar Lampung. Jika terjadi aliran ayam broiler ke wilayah Lampung, kata dia, berpotensi merusak tatanan dan iklim usaha perunggasan serta adanya risiko penularan penyakit terutama Avian influenza (AI).

Dinas Perkebunan dan Peternakan, kata dia, bekerja sama dengan Satgas Pangan Lampung untuk mengambil tindakan tegas jika ditemukan adanya aliran ayam broiler tanpa dokumen yang lengkap. Pihaknya akan memperketat pengawasan peredaran ayam broiler di seluruh wilayah Lampung berkoordinasi dengan dinas teknis di kabupaten/kota. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR