BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemkot Bandar Lampung melaksanakan MoU terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), dengan Kejaksaan Negeri setempat di hotel Emersia, Senin (7/5/2018).

Kerjasama Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPPRD dengan Kejari Kota Bandar Lampung itu bertunuan untuk meningkatkan pelayanan dan mensukseskan program pembangunan yang sedang dilaksanakan di Kota Tapis Berseri.



Kajari Bandar Lampung Hentoro Dwi Cahyono mengatakan MoU yang digelar ini tidak berbeda dengan MoU TP4D yang telah di teken bersama beberapa waktu lalu. Namun, untuk MoU saat ini lebih mengedepankan perkara perdata (Datun).

Dengan MoU ini Kejari siap mendampingi setiap permasalahan yang dihadapi Pemkot, baik itu pendampingan, konsultasi dan lainnya. "Terutama dinas yang telah melakukan MoU," kata dia.

Plt Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar mengatakan selain dapat mencegah terjadinya kecurangan, dengan MoU ini juga bisa memotivasi kinerja ASN untuk bekerja secara profesional.

Menurut dia pekerjaan disuatu dinas tergantung dari kepala dinasnya. Jika kepalanya baik, otomatis bawahan juga akan bersikap baik. "Sekarang tidak bisa main-main seperti dulu lagi, karena selain di awasi, pemkot juga telah melakukan MoU dengan Kejaksaan," kata Kohar.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR