BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung sebagai regulator seharusnya menata dan mendengar pendapat masing masing pihak terkait kekisruhan antara trasnportasi berbasis online (Gojek) dan angkutan konvensional (Pokbal). Bukan malah berencana menutup kantor Gojek.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung, Bambang Utoyo mengatakan penataan melalui pembatasan jumlah rekrutment bisa dilakukan Pemkot Bandar Lampung. “Bukan justru pemerintah menyegel tapi mencari solusi. Kalau kemudian ditutup lalu ada ditempat lain bagaimana? Karena inikan aplikasi, yang bisa menutup ya pemerintah pusat melalui proxynya misal,” kata Bambang.



Penataan kuota pendaraan ojek online dan konvensional bisa dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kebutuhan masyarakat. “Ada gak penataan seperti itu baik online dan konvensional dibatasi. Disitu regulasi bisa dilakukan Pemkot. Kemudian pengaturan koridor yang boleh digunakan online dan konvensional. Area layanannya misalnya,” imbuhnya.

Dalam konteks pelayanan publik, Gojek sudah mengedepankan transparansi dan akuntabel seiring perkembanga teknologi. Meskipun angkutan ojek belum dianggap sebagai trasnportasi umum, tapi standar layanan gojek dengan adanya id pengemudi dan akun yang terverfikasi sudah sesuai dengan perkembangan zaman. “Oleh karena itu dari sisi perkembangan teknologi ini tidak bisa dibendung karena seiring perkembangan masyarakat. Nanti ketika sudah sama sama dibatasi, tinggal publik yang diuntungkan dengan pelayanan terbaik dan harga yang murah,” jelasnya.

Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung ini melanjutkan, menurutnya, Gojek juga telah sangat membantu aparat kepolisian dengan menjadi trasnportasi umum yang taat hukum. Untuk diketahui, sebelum diterima menjadi driver Gojek, calon driver harus melengkapi beberapa persyaratan seperti SIM dan STNK kendaraan yang masih aktif. “Nah gojek ini sudah tertib dan taat hukum aturan. Membantu aparat kepolisian tertib surat izin mengemudi. Pemda juga terbantu dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotornya,” jelasnya.

Mengenai tertutupnya manajemen Gojek kepada media, terkait keksiruhan beberapa waktu lalu denga angkutan konvensional, menurut Bambang hal itu tidak seharusnya terjadi. “Gak bisa dong, namanya perusahaan untuk mengetahui mekanisme cara kerja itu penting. Kalau eksklusif seperti itu timbul persoalan ada apa ini? Apakah ada sesuatu yang ditutupi?” kata dia.

Gojek harus transparan dan mau memberikan komentar yang melibatkan drivernya. “Misalnya cara handling konsumen juga hak pekerja gojek harus terbuka disampaikan. Ini sudah wajar diketahui publik. Janganlah tertutup begitu. Media hanya butuh konfirmasi terkait kisruh aksi saling sweeping. Ini zaman keterbukaan. apalagi PT. Gojek membawahi ribuan tenaga kerja. Kalau ada apa apa gimana nanti timbul persoalan baru,” pungkasnya. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR