Bandar Lampung (Lampost.co): Terkait dengan ungkapan yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, bahwa <i>Omnibus Law</i> akan memberikan suasana baru dalam dunia investasi di dalam negeri. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Fachruddin, melalui Kepala Bidang Perizinan Muhtadi mengatakan. Bahwa dalam hal ini, Pemerintah Daerah mengikuti apa yang telah menjadi ketentuan dari Pemerintah Pusat. 



Dirinya menilai, bahwa dalam hal pelayanan perizinan sendiri, diatur oleh Undang-Undang yang ada. Sehingga ketika terjadi suatu perubahan pola perizinan,  maka secara otomatis akan mengikuti aturan baru yang berlaku. 

"Pada dasarnya kan kita ini NKRI,  satu kesatuan. Ketika Pemerintah Pusat menerapkan suatu ketentuan, tidak mungkin hanya memikirkan dari segi pengusaha namun juga untuk rakyat. Maka kita pun harus mengikuti," ujar Muhtadi, Rabu, 18 September 2019.

Dirinya menilai,  dalam. <i>Omnibus Law</i> tersebut terdapat sisi meniadakan izin bangunan seperti IMB. Namun sebagai gantinya, dalam hal mendirikan sebuah bangunan harus mengacu pada aturan standar. 

"Meskipun IMB ditiadakan tetapi tidak serta merta juga seorang pengusaha mendirikan bangunan semaunya.  Tetap ada standar yang haru dipenuhi ketika ingin mendirikan atau membangun sebuah bangunan, ya bagus juga. Satu aspek ditiadakan untuk mempermudah,  tapi tetap ada kontrolnya sebagai pengganti itu," ungkapnya. 

Pada dasarnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung, mendukung apapun ketentuan yang menjadi sebuah masukan baru dalam dunia investasi. Demi mendukung adanya peningkatan investor di Indonesia. 

Sementara itu sebelumnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menekankan <i>Omnibus Law</i> akan membuat iklim investasi di dalam negeri semakin baik.

Regulasi yang akan menghapus berbagai hambatan-hambatan yang ada itu akan menciptakan kemudahan berusaha. Pelaku usaha tidak perlu lagi memenuhi banyak izin untuk memulai bisnis di Tanah Air.

Ia mencontohkan di sektor properti. Nwntinya, dengan berpegang pada <i>Omnibus Law</i>, pelaku usaha tidak perlu lagi banyak mengajukan perizinan.

Pemerintah akan meniadakan izin-izin yang sudah menjadi standar pendirian bangunan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Karena sekarang pun, kalau punya izin membangun 400 meter, ada yang bangun sampai 800 meter. Kemudian, izinnya membangun dengan bahan baku A, tetapi realisasinya membangun dengan bahan baku B. Ada yang peduli? Tidak ada. Jadi kita tiadakan saja izin. Kita pakai standar pembangunan," jelas Sofyan di Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

Yang dia maksud dengan menggunakan standar ialah pemerintah akan menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendirikan bangunan yang wajib diikuti pelaku usaha dalam membangun properti.

Jadi, pelaku usaha tidak perlu lagi mengajukan izin, tetapi mereka harus mengikuti ketentuan yang telah menjadi standar.

"Jadi silakan bangun asal sesuai standar. Kalau tidak sesuai, nanti akan ada inspektur bangunan yang akan menertibkan, membongkar. Karena di negara-negara maju begitu. Bangun apa saja boleh, asal sesuai standar," tandasnya. 

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

TAGS


KOMENTAR