MENGGALA (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupeten Tulangbawang melakukan verifikasi 1.666 data tenaga honorer yang mengabdikan diri di daerah setempat, Selasa (26/2/2019).

Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Tulangbawang Penliyuslin PNR menjelaskan, verifikasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan, ke aktifan para tenaga honorer yang mendapatkan SK bupati. "Cek fisik. Ngecek keberadaan orangnya ada atau tidak, aktif atau tidak," kata Penli, kepada Lampost.co, Selasa (26/2/2019).



Dia menyatakan, jika terdapat tenaga honorer tidak aktif bekerja, maka akan diberi sanksi tegas berupa pemutusan kerja. "Tujuannya untuk melihat, tenaga kontrak yang ada itu masih aktif atau tidak. Kalau tidak buat apa diperpanjang lagi. Buat apa ngegaji orang yang tidak bekerja," ujar dia.

Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya di tahun 2018, tambah Penli, tercatat 1694 tenaga honorer mengabdikan diri di kabupaten Sai Bumi Nengah Nyappur. Namun, jumlah itu mengalami penyusutan di tahun 2019.

"Ditahun 2019 jumlah tenaga kontrak menyusut jadi 1666. Faktornya, karena ada yang keterima PNS, terus ada juga yang sudah enggak aktif lagi terus SKnya tidak diperpanjang, jadi tidak diusulkan lagi," ujar dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR