PANARAGAN (Lampost.co)-- Pemerintah daerah kabupaten Tulangbawang barat (Tubaba) bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat, menandatangani berita acara persetujuan rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Tubaba tahun anggaran 2018.

Kesempatan itu dilaksanakan dalam agenda Rapat Paripurna DPRD kabupaten Tubaba dalam Pembicaraan Tingkat II Atas Raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018 dan Penyampaian KUA-PPAS APBD-P tahun 2019, di ruang rapat utama gedung DPRD setempat. Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Tubaba,Umar Ahmad, Wakil Bupati Tubaba, Fauzi Hasan, Ketua DPRD Tubaba Busroni, Wakil ketua I dan II DPRD Tubaba Yantoni, Ponco Nugroho, Dandim 0412 LU, Kapolsek Tuba Tengah, Kejaksaan Negeri Tuba, para Kepala SKPD, 21 Anggota DPRD setempat, para camat dan para tokoh masyarakat, agama dan adat.



"Alhamdulillah, pada hari ini dicapai kata sepakat untuk mengesahkan Raperda tersebut. Dengan Pertanggungjawaban Anggaran 2018, maka hal ini semakin memperkuat legitimasi Kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2018, dimana sebelumnya BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Bupati, dalam sambutannya, Selasa (16/7/2019).

Selain mengagendakan pengesahan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018, Rapat Paripurna DPRD Tubaba pada hari ini juga mengagendakan Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019. Bupati menambahkan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah mengalami penambahan sebesar Rp384.612.000 menjadi Rp33.883.490.825. Lalu, pada Perubahan APBD Tahun 2019 ini Belanja Daerah naik sebesar 0,58% yaitu Rp6.230.920.905, sehingga total belanja secara keseluruhan pada Perubahan APBD 2019 menjadi Rp1.079.990.512.441.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tulangbawang Barat dalam APBD perubahan 2019 diproyeksi hanya mengalami penambahan sebesar Rp384 juta. Hal tersebut diungkapkan Bupati Umar Ahmad saat menyampaikan KUA-PPAS APBD Perubahan 2019 dalam sidang paripurna, Selasa (16/7/2019).

Bupati menjelaskan perubahan pendapatan tersebut terdapat pada penambahan pendapatan asli daerah dari Rp33,4 miliar menjadi Rp33,8 miliar. Selain itu, terdapat pengurangan dana perimbangan sebesar Rp115 juta menjadi Rp687,4 miliar. Pengurangan terjadi pada bagi hasil pajak/bukan pajak. 

Sementara, pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, tidak mengalami perubahan yaitu tetap  sebesar Rp210,4 miliar. 

"Dengan demikian secara keseluruhan Pendapatan Daerah diproyeksikan mengalami penambahan sebesar Rp384,6 juta,"ujarnya

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR