KRUI (Lampost.co)--Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menegaskan tidak ada persoalan lahan untuk tempat membangun Sekolah Luar Biasa (SLB)  di Kabupaten itu.  Pasalnya dirinya sendiri secara pribadi sudah menghibahkan tanah yang tujuannya untuk mendirikan sekolah dimaksud, sejak beberapa tahun lalu. 
"Saya sudah hibahkan tanah seluas setengah hektare lokasinya di Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan," kata Bupati,  kepada Lampost.co saat bertemu di kantornya , Selasa (5/6).
Diminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kabupaten itu untuk pro aktif jemput bola mengupayakan pembangunan SLB. Apalagi informasinya di tahun 2017 lalu,  pemerintah pusat melalui Kementrian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) telah menggelontorkan anggaran pembangunan SLB di Pesisir Barat,  namun akibat tidak adanya lahan untuk itu,  akhir tidak terwujud.  
Kepala bidang akutansi dan aset daerah di  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  Pesisir Barat, Zayendra, ditemui dikantornya, Selasa (5/6), mengatakan pihaknya selama ini belum  mendengar atau mendapat tembusan informasi kalau ada program pembangunan SLB di Pesisir Barat,  namun kalau pemerintah pusat kembali mengangggarkan pembangunan SLB di Pesisir Barat , lokasi tanah pemkab cukup luas dan dapat dipilih sebab berada  dibeberapa lokasi.
"Ada di atar Labuway aset pemkab seluas 36 hektare,  di atar kebuduk tanumbang luasnya sekitar 58 hektare,  ada juga lokasi tanah yang gak jadi dibangun SMPN 2 Pesisir tengah yang berada di Pasar Ulu kelurahan Pasar krui , sebab DPRD tidak setuju lokasi itu. luasnya kan sekitar satu hektare lebih, " kata Zayendra. 

Sesuai prosedur, kata Zayendra, sebelum pelaksanaan pembangunan SLB di kabupaten itu, kalau program itu kembali dianggarkan pemerintah pusat,  satu tahun sebelumnya telah ada perencanaan.
"Tentunya mereka (disdikbud kabupaten -red)  harus mengajukan dahulu kepada Bupati.  Baru setelah itu rencana kebutuhan atas pembangunan itu, harus ada persiapan," katanya. 
Ia mengatakan meski pemkab telah mengantongi surat hibah dari masyarakat tentang tanah di lokasi atar Labuway dan atar Kebuduk,  namun penyertifikatan tanah itu sampai sekarang masih diproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) .
"Tetapi kalau sertifikat sudah kami ajukan sekarang sedang diproses di BPN, " kata dia.  

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR